Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Model Ekonomi Komando Era Prabowo

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggelar diskusi publik di Sadjoe Cafe & Resto, Tebet, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/5/2026) guna mengkritisi kemunduran demokrasi akibat menguatnya militerisme dalam kehidupan sipil dan politik setelah 28 tahun Reformasi.

Dilansir dari siaran pers koalisi melalui jpnn.com, penguatan militerisme tersebut terlihat dari meluasnya peran militer dalam urusan non-pertahanan, peningkatan pendekatan keamanan terhadap kritik publik, serta maraknya intimidasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, dan pembela HAM.

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan menuju model kapitalisme negara atau state capitalism berbasis militerisme, namun pemerintah dianggap gagal memahami konteks historis keberhasilan model tersebut di negara lain seperti Tiongkok.

Menurut penjelasan Yanuar Rizky, konsep yang dijalankan Deng Xiaoping di Tiongkok membutuhkan konsolidasi ekonomi serta pemberantasan korupsi secara keras dan sistematis, sementara pola ekonomi komando di Indonesia sebenarnya sudah pernah diterapkan pada masa Orde Baru melalui program ABRI Masuk Desa.

"Pola tersebut kini kembali dihidupkan oleh pemerintahan Prabowo melalui program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Yanuar Rizky.

Ekspansi kapitalisme negara pada era Soeharto dimulai dalam kondisi surplus ekonomi dan fiskal yang kuat, sedangkan pemerintahan saat ini menjalankan agenda serupa di tengah situasi ekonomi yang jauh lebih rentan.

Yanuar Rizky kemudian mempertanyakan kontradiksi sikap pemerintah yang menuduh kritik masyarakat sipil sebagai kepanjangan tangan asing, padahal kebijakan ekonomi pemerintah sendiri semakin bergantung pada kekuatan pasar global.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Sulistyowati mengingatkan bahwa refleksi Reformasi berkaitan erat dengan sejarah panjang kekerasan terhadap perempuan pada masa Orde Baru, khususnya kelompok etnis Tionghoa yang menjadi sasaran kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998.

"Kekerasan seksual tidak berdiri sebagai tindakan individual semata, melainkan menjadi bagian dari strategi politik untuk menciptakan rasa takut, menghancurkan martabat kelompok tertentu, dan memecah solidaritas masyarakat," tutur Sulistyowati.

Sulistyowati memaparkan bahwa politik identitas pada masa Orde Baru digunakan secara sistematis melalui berbagai stigma sosial untuk membelah masyarakat dan memposisikan etnis Tionghoa sebagai kelompok yang berbeda dari pribumi.

Dalam kondisi tersebut, tubuh perempuan Tionghoa dijadikan sebagai simbol untuk menyerang komunitas mereka sekaligus menciptakan teror sosial di tengah masyarakat.

"Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan dipakai sebagai instrumen untuk mempertahankan dan mereproduksi relasi kuasa yang diskriminatif," ujar Sulistyowati.

Sejarah kelam ini dipandang tidak boleh dipisahkan dari peran penting kaum perempuan Indonesia yang telah lama berjuang membangun kesadaran hak-hak politik, hak pendidikan, serta kesetaraan gender.

"Karena itu, tragedi pemerkosaan Mei 1998 bukan hanya persoalan kekerasan seksual semata, melainkan bagian dari rangkaian sejarah perjuangan perempuan Indonesia melawan diskriminasi, kekerasan, dan politik penindasan yang diwariskan rezim otoritarian," kata Sulistyowati.