Amerika Serikat Tegaskan Kesiapan Militer Hadapi Nuklir Iran

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa Washington memiliki persenjataan yang cukup untuk memulai kembali perang melawan Iran jika solusi diplomatik terkait program nuklir Teheran gagal menemui kesepakatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Hegseth saat menghadiri forum keamanan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu, 30 Mei 2026, di tengah proses negosiasi yang masih berjalan antara kedua belah pihak.

Dilansir dari Kompas.tv dan Associated Press, Hegseth mengungkapkan bahwa Presiden Donald Trump tetap mengedepankan jalur diplomasi, namun tidak akan menerima sembarang kesepakatan yang diajukan oleh Iran.

"Presiden sangat sabar. Ia hanya akan menerima kesepakatan yang hebat. Bukan sembarang kesepakatan, melainkan kesepakatan yang benar-benar hebat," kata Hegseth dilansir dari Viory.

Pemerintahan Amerika Serikat menganggap penghentian program nuklir Iran merupakan sebuah kewajiban global demi menjaga stabilitas keamanan regional.

"Kami sepenuhnya mampu memulai kembali permusuhan jika perlu. Persediaan senjata AS sepenuhnya mampu memenuhi tujuan itu, baik secara regional maupun global, berkat keseimbangan antara amunisi canggih dan amunisi lain yang melimpah," tegas Hegseth seperti dikutip dari vietnam.vn.

Hegseth juga menepis kekhawatiran mengenai potensi pengalihan fokus dari kawasan Asia-Pasifik akibat meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kita bisa melakukan dua hal sekaligus," tambah Hegseth.

Untuk memperkuat postur pertahanan, Hegseth memaparkan rencana anggaran militer masif yang dicanangkan oleh Presiden Donald Trump melalui mobilisasi industri nasional.

Berdasarkan data dari CNA, Kepala Departemen Perang AS tersebut mengumumkan bahwa Presiden Donald Trump akan menggelontorkan dana sebesar $1,5 triliun untuk sektor pertahanan pada tahun ini.

Langkah ini diikuti dengan tuntutan tegas kepada negara-negara sekutu di Asia agar meningkatkan kontribusi finansial pertahanan mereka sendiri hingga mencapai 3,5% dari PDB.

"Era pendanaan pertahanan negara-negara kaya oleh AS telah berakhir," tegas Hegseth.

Pihak Washington kini menetapkan kebijakan baru yang memprioritaskan kerja sama strategis hanya dengan negara-negara yang dinilai berkontribusi aktif dalam memikul risiko keamanan bersama.

"Kita membutuhkan mitra, bukan wilayah yang dibentengi. Kita tidak dapat memiliki aliansi yang kuat kecuali semua orang berbagi tanggung jawab dan risiko. Tidak ada yang namanya keuntungan cuma-cuma," kata Hegseth dalam forum International Institute for Strategic Studies.

Pemerintahan Trump tetap menetapkan Asia sebagai kawasan prioritas utama melalui percepatan program penjualan senjata dan pertukaran informasi intelijen dengan para sekutu pilihan.