PDIP Kritik Instruksi Prabowo Wajibkan Bahasa Prancis di Sekolah

Dua Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan penerapan pengajaran bahasa Prancis di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron.

Kritik tersebut disampaikan menyusul pengumuman instruksi presiden dari Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis (28/5), seperti dilansir dari Detikcom. Kebijakan ini dinilai perlu melewati kajian mendalam dan diserahkan kepada pihak sekolah serta kementerian terkait.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa penentuan pengajaran bahasa asing di institusi pendidikan seharusnya diputuskan melalui kurikulum sekolah, bukan secara spontan setelah kunjungan kenegaraan.

"Kalau soal selera bahasa, saya kira, ya, itu biar kurikulum sekolah-sekolah yang apa… menentukan, gitu. Jadi jangan nanti, kalau kita ketemu, apa… pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib," kata Andreas Hugo Pareira di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Andreas menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional saat ini telah memetakan prioritas bahasa asing, dengan menempatkan bahasa Inggris sebagai pelajaran wajib dan mengutamakan penguatan bahasa Indonesia.

"Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan, ya, bahasa-bahasa apa yang penting. Kan saya kira, ya, Prancis memang salah satu bahasa dunia, gitu. Kan, ya, kalau ada sekolah yang apa… memberikan kesempatan, saya kira itu bisa saja," kata Andreas.

Pihaknya menambahkan bahwa porsi penambahan bahasa dunia lainnya seperti bahasa Mandarin ataupun bahasa Jepang dinilai lebih tepat jika diletakkan sebagai mata pelajaran pilihan atau kurikulum tambahan.

"Tapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia, dan itu, ya, saya kira yang paling penting untuk bagaimana pembinaan, ya, pendidikan, terutama pendidikan bahasa," imbuhnya.

Andreas juga kembali menegaskan fungsi bahasa Inggris yang sudah lama menjadi standar baku pembelajaran nasional yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan status bahasa asing lainnya.

"Tetapi di kurikulum pendidikan di kita selama ini kan sudah kita tetapkan bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa wajib yang menjadi bahasa yang perlu dipelajari anak-anak. Silakan bahwa bahasa Prancis sebagai bahasa pilihan, ya oke bisa aja gitu. Bahasa Mandarin, bahasa Jepang mungkin dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah itu menjadi kurikulum tambahan untuk anak-anak," ujarnya.

Senada dengan Andreas, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga menyuarakan keberatan serupa mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang langsung diterapkan dari tingkat atas tanpa kajian teknis.

"Terkait itu, benar, Pak Andreas tadi, untuk masalah bahasa Prancis itu ya penting juga, ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah," kata Djarot.

Djarot memberikan perbandingan andai instruksi serupa diterapkan setiap kali presiden mendatangi negara-negara lain yang memiliki karakteristik bahasa berbeda tanpa melihat relevansi jangka panjang.

"Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu, begitu," kata Djarot.

Menurutnya, pembagian kluster bahasa wajib dan pilihan harus dianalisis secara komprehensif, termasuk memasukkan opsi bahasa asing lain seperti bahasa Belanda, Spanyol, maupun Portugis.

"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa, yang wajib apa, yang pilihan apa. Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis gitu ya," imbuhnya.

Djarot menyarankan agar penentuan ini dikembalikan kepada instansi pendidikan dan kementerian terkait agar aspirasi dari tingkat bawah dapat diakomodasi dengan baik.

"Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan," ujarnya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menginstruksikan kementeriannya guna mempersiapkan kurikulum bahasa Prancis guna merespons dinamika global global ke depan.

"Sekarus saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.