PDIP Kritisi Instruksi Presiden Prabowo Terkait Kewajiban Bahasa Prancis

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengajaran bahasa Prancis di seluruh tingkatan sekolah di Indonesia, sebuah kebijakan yang kemudian menuai kritik dari sejumlah pengurus pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kebijakan tersebut disampaikan Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Prancis, dilansir dari Detikcom.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menilai bahwa penetapan bahasa asing di sekolah seharusnya diserahkan kepada kurikulum pendidikan yang berlaku, bukan didasarkan atas pertemuan antar kepala negara. Penegasan tersebut disampaikan Andreas di Jakarta Utara pada Sabtu (30/5/2026).

"Kalau soal selera bahasa, saya kira, ya, itu biar kurikulum sekolah-sekolah yang apa… menentukan, gitu. Jadi jangan nanti, kalau kita ketemu, apa… pemimpin dari suatu negara, terus kemudian bahasa itu menjadi kurikulum wajib," kata Andreas Hugo Pareira di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Andreas berpendapat bahwa sistem pendidikan nasional saat ini sudah memetakan bahasa asing strategis yang relevan untuk dipelajari oleh para siswa. Menurutnya, penguatan kemampuan penuturan bahasa Indonesia di dalam negeri justru jauh lebih mendesak untuk diperhatikan.

"Saya kira di kurikulum kita sudah ditentukan, ya, bahasa-bahasa apa yang penting. Kan saya kira, ya, Prancis memang salah satu bahasa dunia, gitu. Kan, ya, kalau ada sekolah yang apa… memberikan kesempatan, saya kira itu bisa saja," kata Andreas.

Ia menambahkan bahwa posisi bahasa Inggris tetap menjadi prioritas utama sebagai bahasa asing wajib dalam dunia pendidikan nasional. Pihaknya memandang bahasa-bahasa internasional lain lebih tepat ditempatkan sebagai program pembelajaran opsional bagi siswa.

"Tapi kalau menjadi kurikulum wajib, saya kira kita perlu bahasa Inggris, kita perlu memperkuat bahasa Indonesia, dan itu, ya, saya kira yang paling penting untuk bagaimana pembinaan, ya, pendidikan, terutama pendidikan bahasa," imbuhnya.

Andreas menyatakan tidak keberatan jika bahasa Prancis dijadikan sebagai mata pelajaran tambahan. Skema pengajaran tersebut dinilai sama dengan penempatan bahasa Mandarin maupun bahasa Jepang yang disesuaikan dengan kebutuhan murid.

"Tetapi di kurikulum pendidikan di kita selama ini kan sudah kita tetapkan bahwa bahasa Inggris adalah salah satu bahasa wajib yang menjadi bahasa yang perlu dipelajari anak-anak. Silakan bahwa bahasa Prancis sebagai bahasa pilihan, ya oke bisa aja gitu. Bahasa Mandarin, bahasa Jepang mungkin dan bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah itu menjadi kurikulum tambahan untuk anak-anak," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Ketua DPP PDIP lainnya, Djarot Saiful Hidayat, yang sepakat dengan argumentasi Andreas. Djarot menilai kunjungan resmi presiden ke suatu negara tidak boleh secara spontan mengubah kebijakan kurikulum wajib di seluruh tingkatan sekolah.

"Terkait itu, benar, Pak Andreas tadi, untuk masalah bahasa Prancis itu ya penting juga, ya. Tapi kan tidak bisa serta-merta begitu presiden berkunjung ke Prancis, kemudian beliau berbicara akan mewajibkan pendidikan bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah," kata Djarot.

Djarot memberikan perbandingan andai presiden mengunjungi wilayah lain di dunia seperti benua Afrika. Ia menyatakan penentuan penguasaan bahasa asing bagi anak didik memerlukan kajian yang komprehensif.

"Kemudian nanti kalau misalnya beliau ke mana lagi, Afrika, begitu, ya. Bahasa Afrika itu yang harus diajarkan. Kan tidak begitu, begitu," kata Djarot.

Ia mengusulkan agar pemerintah mengelompokkan secara jelas klasifikasi bahasa asing yang bersifat wajib dan pilihan. Beberapa bahasa dunia seperti bahasa Belanda, Spanyol, hingga Portugis dinilai bisa menjadi opsi kurikulum pilihan.

"Maka perlu kajian secara mendalam, bahasa-bahasa asing yang harus dikuasai oleh anak-anak kita itu apa, yang wajib apa, yang pilihan apa. Bolehlah yang wajib misalkan bahasa Inggris ya. Pilihannya bolehlah bahasa Prancis, bahasa Belanda, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya, bahasa Spanyol, bahasa Portugis gitu ya," imbuhnya.

Djarot menyarankan agar keputusan teknis mengenai pengajaran bahasa diserahkan sepenuhnya kepada pihak kementerian terkait dan sekolah selaku pengguna. Langkah ini dinilai penting untuk mengubah kebiasaan instruksi yang selalu turun langsung dari otoritas tertinggi.

"Serahkan itu kepada user-nya, sekolahnya, kementeriannya melakukan kajian apa yang paling penting ya, yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus juga merubah pola supaya semuanya itu tidak langsung turun dari atas, dari atas, dari atas. Bawah ini kan juga harus didengarkan," ujarnya.

Sebelumnya, perintah pengajaran bahasa Prancis diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Emmanuel Macron. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung di Istana Kepresidenan Élysée, Paris pada Kamis (28/5).

"Sekrasang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo.