P2G Kritik Instruksi Wajib Bahasa Prancis di Sekolah

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengkritik instruksi pemerintah pusat terkait kewajiban mempelajari bahasa Prancis bagi murid sekolah di Indonesia karena dinilai bakal menambah kepadatan kurikulum saat negara masih kekurangan tenaga pengajar.

Kondisi pemenuhan tenaga pendidik profesional di tanah air dinilai kian sulit terealisasi menyusul kebijakan penghentian rekrutmen guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah berlangsung selama enam tahun terakhir, seperti dilansir dari Detikcom.

"Dan kebutuhan 480 ribu guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah, apalagi sudah 6 tahun pemerintah tak lagi merekrut guru PNS. Alhasil tak ada guru profesional yang akan mengajar pelajaran tersebut," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangannya.

Pernyataan ini merespons langkah Presiden Prabowo yang mengaku telah menginstruksikan pengajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026).

"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo di hadapan Macron.

P2G menjelaskan bahwa opsi bahasa asing non-bahasa Inggris sebenarnya sudah diakomodasi kurikulum nasional lewat bahasa Arab, Jepang, Mandarin, Korea, Jerman, hingga Prancis, termasuk pada sekolah kejuruan bidang pariwisata.

"Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," ujar Iman.

Organisasi guru tersebut menyarankan agar pengajaran bahasa Prancis maupun Portugis diletakkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau klub bahasa bagi siswa berminat guna menghindari kepadatan mata pelajaran wajib.

"Prancis tidak masuk dalam daftar tersebut. Artinya penggunaan bahasa Prancis dalam kepentingan komunikasi perdagangan global Indonesia belum mendesak. Apalagi sudah ada bahasa Inggris yang digunakan sebagai alat komunikasi bersama secara internasional," jelas Iman.