Prabowo Instruksikan Seluruh Sekolah Ajarkan Bahasa Prancis

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Prancis kini semakin intensif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron. Kedekatan strategis ini mendorong Presiden Prabowo untuk mengeluarkan kebijakan baru di sektor pendidikan nasional.

Seperti dilansir dari Detikcom, Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh tingkatan sekolah di Indonesia mulai mengajarkan bahasa Prancis kepada para siswa. Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap dinamika global pada masa depan.

Presiden Prabowo menyampaikan kebijakan ini langsung saat melakukan pertemuan bilateral dengan Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026).

Kunjungan ini tercatat sebagai lawatan ketiga Presiden Prabowo ke Prancis sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, beliau telah berkunjung ke Paris pada 23 Januari 2026 setelah menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, serta pada 14 April 2026 seusai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

"Terima kasih atas penerimaan yang begitu besar, baik, dan penuh penghormatan kepada saya serta delegasi saya. Saya menyampaikan terima kasih. Tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis," kata Prabowo.

Presiden Prabowo mengapresiasi undangan yang diberikan kepada Indonesia untuk terlibat dalam defile perayaan Hari Nasional Republik Prancis atau Bastille Day pada 14 Juli 2025.

"Tahun lalu, Indonesia juga mendapat penghormatan besar karena diundang ikut dalam defile 14 Juli, Hari Nasional Republik Prancis. Ini merupakan kehormatan besar bagi kami," katanya.

"Mungkin kita adalah negara Asia pertama yang ikut defile di benua Eropa," ujarnya.

Menurut Presiden Prabowo, kerja sama bilateral kedua negara saat ini telah mencapai momentum terbaiknya. Beliau memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen kepemimpinan Emmanuel Macron di panggung internasional.

"Saya sempat menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa hubungan Indonesia dan Prancis berada pada tingkat terbaik selama ini. Kami berterima kasih dan menghormati kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron," katanya.

"Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional sangat terasa. Presiden Macron selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas, sesuai prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Prancis. Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama," katanya.

Sinergi erat ini mencakup berbagai sektor strategis mulai dari bidang pertahanan, sains dan teknologi, hingga perluasan kemitraan dalam sektor pendidikan.

"Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik, tak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan, hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan, kita ingin meningkatkan kerja sama lebih jauh lagi," katanya.

"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo di hadapan Macron.

Respons Parlemen Terkait Arahan Pengajaran Bahasa Prancis

Kebijakan pengajaran bahasa asing ini memicu perhatian dari legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mengharapkan agar instruksi tersebut tidak sekadar menjadi bagian dari agenda diplomasi internasional semata.

Komisi X DPR berencana melakukan pemanggilan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) guna mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai peta jalan implementasi kebijakan tersebut.

"Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut, baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya," kata Lalu kepada wartawan, Jumat (29/5).

Lalu Hadrian menambahkan bahwa penguatan kompetensi bahasa asing merupakan hal yang positif bagi peserta didik. Kendati demikian, kurikulum dan aspek regulasi harus dikaji secara matang.

"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," ucap dia.

Parlemen ingin memastikan kesiapan guru, ketersediaan tenaga pendidik, serta proyeksi jangka panjang dari penerapan instruksi ini di lapangan.

"Apakah rencana ini benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional ataukah masih wacana," imbuh dia.

Sebagai langkah awal, Komisi X DPR menyarankan agar program pengajaran bahasa asing tersebut diterapkan secara bertahap atau menjadi opsi program khusus terlebih dahulu.

"Menurut kami, jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu," tutur dia.