PBB Ungkap Dampak Besar AI terhadap Konsumsi Energi dan Air Global

Kecerdasan buatan (AI) semakin meluas penggunaannya di seluruh dunia, namun di balik kemudahan yang ditawarkannya, AI memberikan beban besar pada konsumsi sumber daya alam, terutama listrik dan air.

Berdasarkan laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), infrastruktur global yang mendukung AI diperkirakan akan menggunakan sekitar 945 terawatt-jam listrik setiap tahunnya pada 2030. Angka ini hampir tiga kali lipat gabungan konsumsi listrik tahunan di Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria yang dihuni lebih dari 650 juta orang.

Selain kebutuhan listrik, AI juga berdampak pada konsumsi air yang signifikan. Setiap unit listrik yang dipakai pusat data AI memerlukan air untuk sistem pendinginan dan produksi energi. Jejak lahan yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik dan rantai pasok juga termasuk dalam dampak lingkungan AI.

Studi dari Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNU) menjelaskan bahwa konsumsi air terkait AI bisa memenuhi kebutuhan domestik tahunan untuk 1,3 miliar orang menjelang akhir dekade ini. Luas jejak lahan AI bahkan diprediksi mencapai lebih dari 14.500 kilometer persegi, setara dua kali luas wilayah Jakarta.

Penelitian tersebut menyoroti adanya kesenjangan pada pengukuran dampak lingkungan AI, yang selama ini lebih fokus pada emisi gas rumah kaca akibat pelatihan model AI besar, sementara efek lain seperti konsumsi air dan lahan sering terabaikan.

Solusi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon, misalnya penggunaan energi terbarukan, dapat malah meningkatkan pemakaian air dan penggunaan lahan, terutama di daerah yang sudah mengalami kelangkaan sumber daya.

PBB mengungkap bahwa penggunaan AI sehari-hari justru menyumbang 80–90 persen dari total kebutuhan energi AI, bukan hanya energi yang digunakan pada pelatihan model. Misalnya, satu layanan AI populer memproses sekitar 2,5 miliar permintaan setiap hari, yang setara dengan konsumsi ratusan gigawatt-jam listrik per tahun.

Konsumsi energi AI sangat bervariasi tergantung jenis tugasnya. Pembuatan satu gambar AI bisa memerlukan energi seribu kali lebih besar dibanding klasifikasi teks sederhana, dan pembuatan video membutuhkan sumber daya jauh lebih besar lagi.

Dampak lingkungan AI tidak merata secara geografis. Beberapa negara menghadapi beban berat pada konsumsi listrik nasional akibat pusat data, sementara negara lain mengalami tekanan pada pasokan air, bahkan di tengah kondisi kekeringan.

Laporan UNU juga memperingatkan peningkatan limbah elektronik dari infrastruktur AI yang diperkirakan mencapai 2,5 juta ton per tahun pada 2030. Beban ini kemungkinan besar akan dirasakan oleh negara berpendapatan rendah yang kurang memiliki kapasitas pengelolaan limbah aman.

Selain itu, ekstraksi mineral untuk perangkat keras AI menimbulkan kekhawatiran terkait kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial di wilayah penambangan.

Perluasan infrastruktur AI juga menciptakan ketimpangan akses dan pengaruh. Lebih dari 90 persen kapasitas komputasi AI terkonsentrasi di Amerika Serikat dan China, sementara lebih dari 150 negara tidak memiliki infrastruktur AI yang memadai.

Ketimpangan ini membatasi peluang ekonomi sekaligus menimbulkan masalah keadilan lingkungan, karena beberapa negara menanggung dampak lingkungan tanpa mendapat manfaat dari pertumbuhan AI.

Meski demikian, para peneliti UNU menegaskan laporan ini bukan penolakan terhadap AI, melainkan seruan untuk tindakan mendesak agar teknologi ini berkembang sesuai batas daya dukung bumi.

Studi ini mengusulkan kerangka ekosistem AI yang bertanggung jawab dengan prinsip transparansi, efisiensi desain, kesetaraan, tanggung jawab siklus hidup, kerja sama global, dan pemanfaatan berkelanjutan.

Mereka mendorong pembuat kebijakan untuk memasukkan infrastruktur AI dalam perencanaan energi, air, dan tata guna lahan, serta mengajak perusahaan merancang sistem hemat sumber daya. Pengguna juga diimbau memilih aplikasi dengan dampak lingkungan lebih rendah.

Studi tersebut menyimpulkan bahwa masa depan AI bergantung pada inovasi teknologi sekaligus pilihan tata kelola yang diambil saat ini, seperti dikutip dari Detikcom.