Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan di Riau
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas korporasi yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera, serta mengancam akan mencabut izin operasional mereka pada Senin (24/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kasus karhutla yang melanda kawasan Riau dan sekitarnya. Pemerintah memastikan tidak ada kompromi bagi perusahaan yang terbukti menyuruh pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Kalau ada korporasi yang menyuruh itu (membuka lahan dengan pembakaran hutan) saya minta polisi, kejaksaan selidiki, intelijen selidiki. Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya," tegas Prabowo dalam rapat koordinasi yang disiarkan virtual ketika berkunjung ke Riau, Senin (24/8/2026).
Sanksi pencabutan izin ini bakal diberlakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian bagi korporasi yang terbukti melanggar aturan hukum lingkungan.
"Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong," katanya lagi menekankan.
Kepolisian dan instansi terkait diminta tidak lengah mengingat penegakan hukum memegang peran sentral dalam menanggulangi bencana tahunan ini.
"Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting," pungkas Prabowo.
Penyelidikan lapangan mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan korporasi besar yang memanfaatkan warga lokal untuk melakukan pembakaran.
"Ini biasa digunakan modus, modus oleh perusahaan besar, menggunakan petani atau masyarakat kecil, pura-pura memancing di situ kemudian melakukan pembakaran," beber Herry di depan Prabowo dalam rapat yang sama.
Kapolda Riau Herry Heryawan mencatat sebanyak 94 laporan polisi terkait karhutla telah ditangani sejak 2025 dengan 106 tersangka. Sementara sejak Januari hingga Agustus 2026, tercatat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka serta total area terbakar mencapai 806,57 hektare.
"Jadi semua saat ini yang dilakukan Karhutla semuanya dari manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja," sebut Herry.
Presiden Prabowo sempat mempertanyakan ketersediaan bukti langsung mengenai keterlibatan pihak perusahaan dalam insiden tersebut.
"Maaf Kapolda, ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh?" tanya Prabowo.
Kepolisian mengonfirmasi bahwa indikasi mengarah pada kecurigaan atas keberadaan warga tanpa kepemilikan lahan di area titik api.
"Sampai saat ini belum ada Bapak (bukti korporasi terlibat). Tapi beberapa tersangka yang 2025 setelah kita lakukan investigasi, ada yang yang tidak mempunyai kebun di situ. Ada dua atau tiga orang. Tetapi dia ada di situ, padahal alasan dia hanyalah untuk memancing padahal tidak ada lokasi memancing di situ," jelas Herry.
Guna mendalami dugaan keterlibatan pihak tertentu, Presiden meminta para tersangka yang mencurigakan dipindahkan ke pusat pemerintahan.
"Tolong dibawa ke Jakarta ya. Ya? Tolong dikirim ke Jakarta, Kapolri ya. Kita… kita dalami di sini," titah Prabowo.