BPS Jelaskan Desil dalam DTSEN Bukan Penentu Mutlak Kemiskinan

Badan Pusat Statistik menjelaskan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan, bukan ukuran mutlak kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan. Penjelasan ini merespons ramainya pembahasan desil di tengah penggunaan DTSEN untuk kebijakan bantuan sosial.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibanding keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Desil 1 menggambarkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

BPS menekankan penentuan desil tidak didasarkan hanya pada penghasilan. Pemeringkatan juga mempertimbangkan kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga disabilitas.

"Desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga," tulis BPS.

BPS menegaskan desil bukan daftar penerima bantuan. Data ini dipakai kementerian/lembaga sebagai salah satu dasar penetapan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing.

"Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.

Amalia menyebut posisi desil dapat berubah mengikuti perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga serta posisi relatifnya dibanding keluarga lain. Namun perubahan pada satu indikator tidak otomatis mengubah desil karena seluruh karakteristik tetap diperhitungkan secara bersama-sama melalui metode statistik Proxy Means Test.

Airlangga Hartarto menyatakan kajian penentuan angka desil akan dievaluasi dan menunggu hasil Sensus Ekonomi yang dilakukan BPS. Menurutnya data bersifat dinamis dan kebijakan bansos saat ini menggunakan satu basis data DTSEN.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Airlangga menjelaskan sensus ekonomi akan mengevaluasi DTSEN, termasuk penggunaan desil dalam basis kebijakan. Pengkajiannya juga disebut dilakukan di BPS setelah hasil sensus ekonomi terbit.

"Sekarang kan ada economic survei, jadi tentu. Kemarin kan khusus desil ekonomi basisnya DTSEN, dan sekarang kebijakan bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Setelah ditemui pada hari berikutnya, Airlangga menegaskan perubahan angka desil masih menunggu keluaran Sensus Ekonomi dari BPS.

"(Pengkajiannya) Itu kan di BPS, BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu aja sensus ekonominya," tegas Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Masyarakat yang menemukan data diri atau keluarganya tidak sesuai dapat mengajukan pembaruan melalui kanal resmi, termasuk Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, dan Cek DTSEN.