Warga Pati memilih meninggalkan depan Gedung DPR RI

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) meninggalkan area depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/8/2026) malam karena terdapat kelompok lain yang tetap bertahan hingga bermalam. Koordinator AMPB Teguh Istianto menegaskan langkah itu dilakukan untuk menghindari potensi benturan antarkelompok.

Teguh menyebut pihaknya tidak dibubarkan aparat atau Satpol PP. Ia mengatakan keputusan meninggalkan lokasi diambil setelah ada syarat dari kelompok lain yang melakukan aksi hingga bermalam.

"Bukan diusir. Kita tidak dibubarkan aparat, kita tidak dibubarkan sama Satpol PP," kata Teguh Istianto.

Menurut Teguh, syarat tersebut menuntut kelompok di sisi lain untuk ikut meninggalkan lokasi agar aksi tidak berujung pada konflik.

"Nah, ada kelompok lain yang melakukan aksi di situ sampai bermalam. Terus dia memberi syarat, ‘Saya mau bubar seandainya yang sebelah itu juga dibubarkan,’" ucapnya menirukan pernyataan kelompok tersebut.

Teguh mengatakan AMPB memilih menjauh dari lokasi pada malam hari agar tidak terjadi benturan fisik.

"Daripada benturan, mending kita menyingkir. Kita ngalah, kita menyingkir begitu saja," sebutnya.

Meskipun meninggalkan area depan gedung, AMPB tetap membuka posko bantuan bagi warga Pati yang berada di Jakarta. Posko tersebut, kata Teguh, dibuka setiap hari sejak pagi hingga sore di sekitar Gedung DPR RI.

"Pokoknya kita buka posko bantuan itu tiap hari, mulai pagi sampai sore. Sore terus kita pulang," tutur dia.

Teguh menambahkan massa warga Pati sementara berada di sebuah safe house di Jakarta dan dijadwalkan kembali ke Gedung DPR RI menjelang siang.

Koordinator AMPB juga menyampaikan rencana mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk meminta dukungan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta hukuman mati bagi pelaku korupsi.

"Iya, kita minta dukungan dari MUI. Belum lama ini saya mendapat rilis bahwa MUI mendukung dua hal: pertama, hukuman mati bagi koruptor, dan kedua, pemiskinan koruptor," kata Teguh Istianto.

Teguh menjelaskan istilah pemiskinan yang dimaksud adalah perampasan aset hasil korupsi agar pelaku tidak lagi dapat menikmati kekayaan dari tindak pidana.

"Bahasa dari MUI itu pemiskinan, artinya dirampas semua asetnya biar miskin. Karena kita sepaham dengan MUI, maka kita mau sowan untuk meminta doa restu dan bimbingan," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mempersilakan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, namun mengingatkan agar demonstrasi tetap tertib dan tidak berujung anarkis. Ia menyatakan Pemprov DKI akan menggunakan pendekatan humanis dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk kepolisian jika massa harus bermalam.

"Kalau kita semua bisa menjaga dengan baik, demo itu dijamin oleh demokrasi. Kami mempersilakan mau demo tanggal 26, 27, mau (tanggal berapa saja)," kata Pramono Anung.

"Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik," ujarnya.

Untuk penanganan, Pramono menegaskan pendekatan yang dilakukan adalah humanis, bukan kekerasan.

"Dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya pendekatannya lebih humanis, tidak kemudian pendekatan dengan kekerasan," tutur Pramono.

Pramono juga menyebut telah memerintahkan Satpol PP berkoordinasi dengan kepolisian bila ada massa yang bermalam.

"Kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian," kata dia.

AMPB menyatakan aksi utama akan berlangsung Kamis (27/8/2026) di depan Gedung DPR/MPR RI. Sebelum aksi digelar, KompasTV menyebut sebanyak 11 warga Pati telah tiba pada Jumat (21/8/2026) membawa dua tuntutan: perampasan aset koruptor dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

"Saya imbau kepada masyarakat, rakyat seluruh Indonesia untuk hadir di aksi 27 Agustus di DPR RI," ujar Supriyono.

"Tuntutannya cuma dua. Satu, perampasan aset koruptor, yang kedua hukum mati koruptor, itu saja," ungkap salah satu peserta aksi, Teguh.

Kompas.com juga mencatat rombongan warga Pati berangkat dari daerah asal pada Kamis (20/8/2026) sekitar pukul 13.00 WIB, lalu memasang dua kain putih besar di pagar depan Gedung DPR/MPR RI setelah tiba di Jakarta.