BI dan KemenPPPA Perkuat Inklusi Ekonomi Perempuan UMKM

Bank Indonesia terus memperluas program ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Langkah ini merespons data Badan Pusat Statistik 2025 yang mencatat 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan.

Selain mendominasi sektor UMKM, tenaga kerja perempuan juga mencakup 58,39 persen di sektor ekonomi kreatif. Tingginya partisipasi tersebut mendorong pentingnya kesetaraan dalam literasi keuangan, pendapatan, akses layanan keuangan formal, pengembangan kapasitas, serta ruang pengambilan keputusan ekonomi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menekankan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan serta kelompok rentan.

"Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan" ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Filianingsih dalam acara Inclusion Talk bertajuk 'Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa' yang diselenggarakan Bank Indonesia pada rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Dalam kesempatan itu, Bank Indonesia bersama Women's World Banking meluncurkan kajian mengenai model bisnis inklusif yang responsif gender bagi kelompok subsisten.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, turut menyampaikan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, bukan sekadar agenda kesetaraan. Perempuan membutuhkan akses luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, hingga ruang pengambilan keputusan.

"Keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan", pungkas Menteri PPA, Arifah Fauzi.

Sebagai bentuk implementasi, Bank Indonesia mendorong Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten yang mayoritas anggotanya perempuan sejak 2021. Program ini kini direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri dengan mengacu pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat, penguatan kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital.