Pemerintah Akserelasi Perjanjian IEU CEPA Bersama Delegasi Uni Eropa

Pemerintah Indonesia menggelar dialog bersama Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar Negara Anggota Uni Eropa di Jakarta pada Jumat (21/8/2026) guna mempercepat penyelesaian dan implementasi perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), dilansir dari Detik Finance.

"Kami tadi menyampaikan apresiasi kepada Delegasi Uni Eropa dan para Duta Besar negara-negara Uni Eropa atas kehadiran pada kesempatan ini. Kami melihat IEU CEPA sebagai game changer untuk memperkuat perdagangan, investasi, diversifikasi rantai pasok, dan ketahanan ekonomi bilateral di kawasan ASEAN/Indo-Pasifik," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Implementasi perjanjian ekonomi tersebut ditargetkan memberi Indonesia akses pasar sebesar 90,4 persen pos tarif langsung menjadi 0 persen, serta 8,37 persen berkurang secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan mendorong perluasan ekspor untuk komoditas sawit, alas kaki, kopi, furnitur, pertanian, perikanan, hingga telekomunikasi. Sebaliknya, Uni Eropa bakal memperoleh akses pasar yang lebih luas di Indonesia serta pasokan produk yang lebih kompetitif.

"Dari perkembangan IEU CEPA, dokumentasi dalam versi bahasa Inggris sudah segera diselesaikan, dan ditargetkan di bulan Oktober mudah-mudahan bisa ditandatangani. Sesudah ditandatangani akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk mendapatkan ratifikasi. Di Indonesia sendiri, Pak Menteri Perdagangan sudah berkonsultasi dengan DPR. Indonesia akan menggunakan mekanisme Perpres karena sudah didiskusikan dengan DPR, sehingga implementasinya akan lebih cepat," jelas Airlangga.

Ratifikasi kesepakatan ini juga diarahkan untuk memicu potensi investasi baru dari Eropa, khususnya pada sektor manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik, digital, serta farmasi demi mendukung transformasi industri nasional.

"Sekarang Eropa juga menjadi salah satu partner investasi Indonesia sebagai sektor, dan bagi Eropa juga. Terlihat dalam beberapa waktu belakangan, banyak sekali Indonesia mendapatkan kunjungan dari negara-negara Eropa dan mereka membawa business delegation yang besar," jelas Menko Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa keberadaan skema Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia akan berakhir pada penghujung tahun ini, sehingga pengesahan IEU CEPA secara cepat dapat mencegah timbulnya kesenjangan regulasi perdagangan.

"Ini adalah kesempatan fantastis bagi Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk menyatakan komitmen politik mereka untuk menandatangani CEPA sesegera mungkin, dan untuk menindaklanjuti proses ratifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Menko Airlangga. Ratifikasi ini akan memicu minat yang kuat untuk berinvestasi di Indonesia bagi perusahaan-perusahaan Eropa," terang Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Denis Chaibi.

Pihak Uni Eropa mengonfirmasi bahwa intensitas kunjungan pejabat dan delegasi bisnis akan terus meningkat seiring rencana hadirnya Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic ke Indonesia pada akhir Oktober atau awal November mendatang.

"Selain itu, pertemuan semacam ini memungkinkan Negara-Negara Anggota Uni Eropa untuk lebih banyak berinteraksi dengan kementerian terkait, sehingga kita dapat mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi seperti yang telah Pak Menko Airlangga sebutkan. Kami sangat senang bahwa APINDO juga mengusulkan Joint Task Force sehingga pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA, baik di tingkat teknis maupun secara bilateral dengan Negara-Negara Anggota Uni Eropa," beber Dubes Denis.