DPR Minta Malaysia dan Singapura Ikut Cegah Karhutla

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang meminta pemerintah Malaysia dan Singapura ikut berkontribusi mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia pada Jumat (21/8/2026), seiring dampaknya yang mulai mengganggu kualitas udara negara tetangga. Permintaan tersebut disampaikan mengingat kedua negara tersebut memiliki aktivitas perkebunan sawit di wilayah Indonesia.

Penanganan karhutla di dalam negeri diakui cukup rumit karena luasnya wilayah, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Negara tetangga diminta memahami kondisi geografis Indonesia dalam penanggulangan bencana tersebut.

"Ya saya kira kita memberi penjelasan pemahaman ke negara tetangga bahwa Indonesia agak rumit juga menanganinya karena luasnya wilayah," kata Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR.

Marwan menilai keterlibatan perusahaan maupun perseorangan dari Malaysia dan Singapura yang membuka lahan sawit di Indonesia harus disertai tanggung jawab pencegahan karhutla.

"Tapi perlu juga disadarkan bahwa Malaysia, Singapura juga punya punya kebun juga di Indonesia. Ya jangan jangan memprotes tapi ikut dong pencegahan, dia buka sawit juga di sini, baik perusahaan maupun orang per-orang, gitu," ujarnya Marwan.

Sikap kritis disampaikan DPR terhadap protes yang dilayangkan negara tetangga tanpa disertai tindakan nyata di lapangan.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tuturnya Marwan.

Dampak asap karhutla dari Kalimantan sebelumnya telah menyebabkan 108 sekolah di wilayah Serian, Sarawak, Malaysia ditutup sementara akibat Indeks Pencemaran Udara (API) melebihi ambang batas. Pembelajaran di rumah diterapkan oleh Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak untuk menjaga keamanan para siswa.

"Berdasarkan Rencana Aksi Kabut Nasional, yang berada di bawah yurisdiksi direktur Departemen Pendidikan Negara Bagian Sarawak, sekolah, taman kanak-kanak, dan tempat penitipan anak akan segera ditutup begitu API mencapai 200," kata JPBN Sarawak.