Asbanda Catat Aset 27 BPD Tembus Rp 1.043 Triliun

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) mencatat total akumulasi aset dari 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia berhasil menyentuh angka sekitar Rp 1.043 triliun hingga periode Juni 2026, seperti dilansir dari Detik Finance.

Penyaluran kredit BPD pada periode tersebut berhasil mencapai Rp 673 triliun, sedangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sekitar Rp 770 triliun. Capaian indikator keuangan ini disampaikan langsung dalam sebuah acara seminar perbankan nasional yang berlangsung di Bengkulu pada Jumat (21/8/2026).

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menjelaskan bahwa kondisi fundamental BPD secara umum masih berada dalam kategori sehat. Meskipun demikian, pertumbuhan fungsi intermediasi di tengah ketatnya persaingan sumber pendanaan perlu dipantau secara cermat demi mengendalikan kenaikan biaya dana.

"Kami tidak meminta proteksi. Kami meminta level playing field. BPD harus siap berkompetisi melalui kualitas layanan, kapabilitas digital dan governance," ujar Agus Haryoto Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Tingkat likuiditas bank daerah memegang peranan krusial terhadap kapasitas penyaluran pembiayaan ke pelbagai sektor vital di daerah, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur.

"Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan neraca bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah," tegas Agus Haryoto Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Karakteristik struktur likuiditas BPD sangat bergantung pada dinamika siklus fiskal daerah, alokasi Transfer ke Daerah, penyerapan APBD, serta arus transaksi keuangan dalam ekosistem pemerintah daerah.

"Efisiensi kebijakan tetap penting. Namun kita juga perlu menjaga keseimbangan antara central efficiency dan regional financial resilience, sehingga aktivitas ekonomi dan likuiditas tetap dapat memberikan multiplier yang optimal bagi daerah," kata Agus Haryoto Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Guna mengoptimalkan peran tersebut, Asbanda mendorong penempatan dana pemerintah pada BPD agar diarahkan guna memperkuat pembiayaan pada sektor-sektor produktif di daerah.

"Dana pemerintah jangan berhenti menjadi likuiditas. Kita perlu mendorongnya menjadi multiplier bagi pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Agus Haryoto Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Setiap perumusan kebijakan di tingkat nasional perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan karena fungsi BPD berbeda dari bank komersial biasa.

"Kami tidak ingin BPD dilindungi dari kompetisi. Kami ingin BPD diperkuat agar mampu berkompetisi," tegas Agus Haryoto Widodo, Ketua Umum Asbanda.

Asbanda mendorong percepatan transformasi digital, penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta peningkatan porsi dana murah (CASA) bersamaan dengan kolaborasi antar-BPD di bidang pasar uang dan treasury.

"Sistem keuangan nasional yang kuat tidak mungkin hanya dibangun dari pusat. Ia membutuhkan akar yang kuat di seluruh daerah, dan BPD adalah salah satu akar tersebut. Ketika BPD semakin kuat, yang memperoleh manfaat bukan hanya BPD, tetapi daerah dan pada akhirnya Indonesia," pungkas Agus Haryoto Widodo, Ketua Umum Asbanda.