MPR Dorong Penegakan Hukum dan Insentif Karbon Atasi Karhutla Kalteng

Bencana kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Tengah dinilai semakin memperhatinkan hingga mengganggu penerbangan, sehingga memicu dorongan penguatan hukum dan strategi ekonomi karbon pada Jumat (21/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menuturkan bahwa penanganan bencana tersebut tidak boleh lagi sekadar bertumpu pada tindakan reaktif pemadaman di lapangan. Penindakan hukum yang adil terhadap pelaku perorangan maupun korporasi menjadi kunci pencegahan efektif.

"Tidak boleh ada impunitas dalam persoalan karhutla. Kalau ada pihak yang sengaja membakar atau lalai mengelola lahannya sehingga menyebabkan kebakaran, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Penegakan hukum harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan," tegas Eddy dalam keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Selain ketegasan sanksi hukum, skema perlindungan lingkungan hidup perlu ditopang oleh ekosistem pengelolaan serapan karbon yang kredibel. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak finansial nyata bagi masyarakat yang menjaga tutupan hutan.

"Hutan menyimpan karbon yang dapat memiliki nilai ekonomi. Kalau nilai karbon tersebut dapat dikelola secara kredibel, menjaga hutan akan menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat nyata," katanya.

Eddy menambahkan bahwa distribusi manfaat nilai ekonomi karbon tidak boleh terbatas pada tataran pemerintah atau pemegang konsesi saja, melainkan harus menjangkau warga di sekitar kawasan hutan.

"Masyarakat harus mendapatkan manfaat langsung dari hutan yang mereka jaga. Semakin baik hutan dipertahankan, semakin besar potensi nilai karbon dan jasa lingkungannya. Dengan demikian, menjaga hutan menjadi pilihan ekonomi yang rasional dibandingkan membuka atau membakar hutan," tegasnya.

Meskipun upaya penanggulangan teknis seperti patroli, sistem peringatan dini, pengelolaan lahan gambut, dan pemadaman cepat tetap berjalan, semua langkah tersebut harus diintegrasikan dalam strategi jangka panjang berbasis nilai ekonomi.

"Jangan hanya memberikan target kepada daerah untuk menjaga hutan. Berikan pula insentif atas keberhasilannya. Daerah yang mampu menekan deforestasi dan karhutla serta mempertahankan stok karbon harus mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar," pungkas Eddy.