Pemerintah Percepat Implementasi Perjanjian Ekonomi dengan Uni Eropa

Pemerintah Indonesia menggelar dialog dengan Delegasi dan Duta Besar Uni Eropa untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mempercepat implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA), Jumat (21/8/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan jika IEU CEPA mulai diberlakukan awal tahun depan, Indonesia akan mendapat akses pasar dengan 90,4% pos tarif langsung nol persen dan 8,37% berkurang bertahap. Hal ini diharapkan dapat memperluas ekspor produk seperti sawit, alas kaki, kopi, furnitur, pertanian, perikanan, dan telekomunikasi.

Uni Eropa akan mendapat akses pasar Indonesia yang lebih luas untuk industri dan konsumen, serta pasokan produk yang lebih kompetitif, ujar Airlangga di Jakarta. Dia menambahkan bahwa dokumentasi versi bahasa Inggris IEU CEPA ditargetkan selesai dan dapat ditandatangani pada Oktober 2026, lalu diratifikasi oleh Parlemen Uni Eropa serta disetujui oleh DPR Indonesia melalui mekanisme Perpres untuk percepatan implementasi.

Dengan ratifikasi IEU CEPA, Indonesia berharap membuka potensi investasi dari Uni Eropa di sektor bernilai tambah tinggi seperti manufaktur maju, energi terbarukan, kendaraan listrik, digital, dan farmasi guna mendukung transfer teknologi dan transformasi industri domestik.

"Eropa kini juga menjadi salah satu mitra investasi penting bagi Indonesia dan sebaliknya. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak delegasi bisnis dari negara Eropa berkunjung ke Indonesia," ujar Airlangga.

Airlangga juga mengingatkan bahwa Generalised Scheme of Preferences (GSP) Indonesia akan berakhir pada akhir 2026, sehingga ratifikasi CEPA diperlukan untuk mengurangi kesenjangan dalam implementasi perjanjian ini.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Y.M. Denis Chaibi, mengapresiasi agenda ini dan menyebutnya sebagai kesempatan penting bagi negara anggota Uni Eropa untuk menunjukkan komitmen politik menandatangani CEPA serta mempercepat ratifikasi.

"Ratifikasi ini akan mendorong minat investasi yang kuat dari perusahaan Eropa di Indonesia," ujar Denis.

Denis menambahkan bahwa ke depan akan semakin banyak pejabat, delegasi bisnis, dan keluarga kerajaan Eropa yang mengunjungi Indonesia untuk memanfaatkan peluang dari IEU CEPA. Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, juga dijadwalkan berkunjung pada akhir Oktober atau awal November 2026.

Denis juga menyatakan bahwa pertemuan ini memungkinkan interaksi lebih intens antara negara anggota Uni Eropa dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan implementasi CEPA dan membuka potensi investasi. APINDO juga mengusulkan pembentukan Joint Task Force agar pelaku bisnis dapat terlibat dalam persiapan CEPA secara teknis dan bilateral.

Agenda ini dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, pejabat eselon I dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta sejumlah duta besar dan perwakilan dari negara Uni Eropa.