Gubernur Pramono Anung Melantik 884 Pejabat Baru Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 884 pejabat administrator dan pengawas baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026.

Langkah ini diambil untuk memperkuat tata kelola birokrasi, memastikan organisasi berjalan optimal, serta mempercepat pengambilan keputusan tanpa adanya kekosongan jabatan atau posisi pelaksana tugas yang terlalu lama.

Para pejabat yang diambil sumpahnya tersebut mencakup posisi dari eselon II, eselon III, eselon IV, ketua kelompok, hingga Kepala Puskesmas dengan dominasi pada jabatan administrator dan pengawas.

Dalam proses mutasi dan promosi ini, Pemprov DKI menerapkan sistem merit secara objektif yang menilai kapasitas, rekam jejak, serta integritas dari setiap aparatur sipil negara.

Pramono Anung menjelaskan bahwa pelantikan sengaja dilakukan pada hari Rabu agar para aparatur sipil negara yang dilantik menggunakan transportasi umum dan mengenakan pakaian adat khas Betawi.

"lebih banyak Eselon III dan Eselon IV," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono menambahkan bahwa pengisian posisi secara definitif sangat penting agar seluruh roda pemerintahan daerah bisa bergerak cepat menghadapi tantangan perkotaan yang semakin kompleks.

"Memang nanti sore seperti biasa hari Rabu. Bukan hanya Eselon II, tapi lebih banyak Eselon III dan Eselon IV. (Jumlahnya) 891," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Meskipun terdapat perbedaan basis data jumlah total antara 891 dan 884 pejabat dalam laporan awal, proses pelantikan tetap berjalan normatif di bawah arahan langsung gubernur untuk menghapuskan status pelaksana tugas.

"Jadi saya memang berkeinginan semua jabatan itu jangan sampai ada idle dan ada kosong. Karena organisasi itu tercermin bagaimana berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi Plt (Pelaksana Tugas)," ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Gubernur berkomitmen agar setiap posisi lowong langsung diisi dengan pejabat definitif demi mempercepat pelayanan masyarakat selama masa kepemimpinannya.

"Hampir selama kepemimpinan saya tidak ada PLT lagi, semua begitu ada kekosongan jabatan itu langsung diisi," tegas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Selain masalah struktural birokrasi, momentum pelantikan ini juga digunakan untuk memberikan instruksi strategis mengenai penanganan masalah lingkungan hidup di Jakarta.

"Saya sengaja dalam melantik itu biasanya hari Rabu supaya ASN yang dilantik naik transportasi umum memakai identitas Betawi, ujung serong, encim, dan sebagainya," tandas Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono menekankan bahwa jabatan baru yang diemban para ASN merupakan sebuah kepercayaan besar untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, adaptif, kolaboratif, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

"Amanah yang Bapak-Ibu emban bukan sekadar penugasan jabatan melainkan kepercayaan untuk menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Jakarta," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Para pejabat baru juga ditantang untuk melahirkan terobosan inovatif, mempercepat gerakan memilah sampah di masyarakat, serta menjaga tren positif penurunan jumlah RW kumuh yang tercatat berkurang drastis dari 445 RW pada tahun 2017 menjadi 211 RW pada tahun 2026.

“Lahirkanlah inovasi, bangun budaya kerja, etos kerja yang sehat dan kondusif. Berikan pelayanan publik yang cepat, nyaman dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat yang ada di Jakarta," papar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

“Hari ini saya melantik 884 pejabat administrator, pengawas, ketua kelompok, hingga Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya selalu menyampaikan kepada Pak Sekda agar jabatan di pemerintahan ini jangan sampai ada yang lowong atau diisi oleh pelaksana tugas,” ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Penerapan sistem merit ini mengacu pada pengalaman panjang gubernur dalam mengelola penilaian aparatur di tingkat pemerintahan pusat terdahulu.

“Dalam era yang saya pimpin, karena saya lama bertugas sebagai sekretaris tim penilai akhir, sistem merit betul-betul saya jalankan,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.