Korea Utara Tembakkan Rudal Usai Donald Trump Minta Bertemu Kim Jong Un

Korea Utara meluncurkan lebih dari 10 rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur pada Kamis (20/8/2026), hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyampaikan keinginannya untuk bertemu kembali dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Peluncuran proyektil sejauh 300 kilometer tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dan militer Jepang. Aksi demonstrasi kekuatan ini terjadi di tengah langkah sepihak Washington yang memangkas durasi latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield dengan Korea Selatan dari 10 hari menjadi lima hari. Kantor Kepresidenan Korea Selatan langsung menggelar rapat darurat lintas kementerian untuk menanggapi eskalasi keamanan kawasan di akhir masa latihan militer tersebut.

"Peluncuran rudal balistik adalah tindakan serius yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB," tegas kantor kepresidenan Korea Selatan, dikutip dari CNA.

Keputusan pengurangan latihan militer gabungan diumumkan Trump melalui media sosial Truth Social tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Seoul, yang memicu reaksi dari para pejabat tinggi di kawasan. Adik perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, menanggapi klaim komunikasi dan niat baik Trump dengan menegaskan bahwa pemangkasan durasi latihan tidak mengurangi ancaman keamanan bagi Pyongyang.

"Saya sama sekali tidak menyadarinya, dan mungkin itu satu-satunya hal yang tidak saya ketahui terkait kebijakan luar negeri kepemimpinan tertinggi kami," ungkapnya seperti dilansir dari CNN mengenai klaim komunikasi Trump. Kim Yo Jong menambahkan bahwa diplomasi AS tetap dianggap mempertahankan pendekatan agresif terhadap rezimnya.

"Mengurangi latihan militer seharusnya tidak dilihat sebagai ukuran niat baik," tegasnya. Ia menepis anggapan bahwa perubahan jadwal latihan gabungan dapat meredakan ketegangan politik yang ada. "Kebijakan bermusuhan" AS terhadap Korea Utara tidak berubah, sebab latihan tersebut masih terus berlangsung, ujar Kim Yo Jong.

Di Washington, Trump menyatakan optimismenya untuk membangun kembali ikatan diplomasi dengan Pyongyang di tengah estimasi persenjataan nuklir Korea Utara yang terus berkembang.

"Saya rukun dengannya. Dan tahukah Anda? Fakta bahwa saya rukun dengannya – itu hal yang baik," tuturnya mengenai Kim Jong Un.

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengonfirmasi bahwa pemerintahnya tidak mendapatkan informasi awal mengenai instruksi pengurangan latihan dari Presiden AS. "Baik pemerintah kami maupun pejabat AS, tidak mengetahui apa yang ditulis Presiden Trump di Truth Social. Kami tidak diberi tahu sebelumnya," kata Cho Hyun dalam rapat Komite Urusan Luar Negeri dan Unifikasi Majelis Nasional Korea Selatan, mengutip Antara.

Menteri Pertahanan Korea Selatan memproyeksikan Korea Utara kini memiliki sekitar 80 hingga 120 senjata nuklir, sementara Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan dukungannya terhadap upaya dialog dan berkomitmen meningkatkan anggaran pertahanan Korsel hingga 3,5 persen dari PDB.

"Lihat Juga : Siapa Angie Nixon, Calon Pro Palestina Pemenang Pemilu Pendahuluan AS?" "Kami bersimpati dengan tekad dan upaya Presiden Trump untuk menciptakan kondisi dialog guna membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea, meskipun itu berarti mengurangi latihan militer gabungan Korea Selatan-AS dan latihan lapangan baru-baru ini, dan kami memberikan penghormatan pada keputusan itu," paparnya seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Lee Jae Myung menegaskan pentingnya kemandirian militer Korea Selatan dalam menjaga keamanan wilayahnya sendiri di masa depan. "Membangun kemampuan yang memadai untuk membela semenanjung secara mandiri dengan meningkatkan pengeluaran pertahanan secara cepat guna mencapai pengeluaran pertahanan sebesar 3,5% dari PDB," ucapnya.

Dari sudut pandang akademis, pakar ilmu politik menilai aksi penembakan rudal oleh Pyongyang merupakan sinyal penegasan kedaulatan mutlak atas kebijakan pertahanannya. "Ini adalah pesan bahwa masalah yang berkaitan dengan keamanan Korea Utara adalah keputusan Korea Utara sendiri," kata Yang Moo-jin, Guru Besar University of North Korean Studies di Seoul. Sementara itu, mantan Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengklaim di Truth Social mengenai alasan ekonomis dan politis di balik instruksi pengurangan latihan militer tersebut.

"Berdasarkan hubungan saya yang sangat baik dengan Kim Jong Un dari Korea Utara, saya tidak senang dengan fakta bahwa AS sejak lama telah setuju untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan dengan Korea Selatan," kata Trump, dilansir dari Anadolu.

Ia menilai penyelenggaraan latihan skala besar hanya menghabiskan anggaran dan memicu preseden buruk bagi hubungan bilateral. "Latihan-latihan ini tidak hanya mahal, dengan sebagian besar biaya ini dibayar oleh AS, tetapi juga mengirimkan sinyal yang sama sekali tidak pantas dan bermusuhan kepada negara yang selama Donald J Trump menjabat sebagai presiden telah bersikap tidak mengancam dan hormat," tegasnya.