Pemerintah Naikkan Anggaran Pertahanan RAPBN 2027 Menjadi Rp329 Triliun

Pemerintah merencanakan alokasi anggaran fungsi pertahanan sebesar Rp329,47 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilai ini meningkat 10,1 persen atau sekitar Rp30,4 triliun dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp299,1 triliun.

Berdasarkan data Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, lonjakan tersebut porsinya mencapai sekitar 8,04 persen dari total keseluruhan belanja negara yang diproyeksikan menembus Rp4.097,19 triliun. Anggaran fungsi pertahanan ini nantinya akan dijalankan oleh Kementerian Pertahanan serta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Pengalokasian pos anggaran tersebut difokuskan pada lima keluaran utama. Hal ini mencakup pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun nonalutsista, pembangunan sarana prasarana pertahanan, riset pengembangan industri pertahanan nasional, penguatan komponen cadangan dan pendukung, hingga dukungan penyelenggaraan operasi militer tiga matra.

Pemerintah juga mengarahkan kebijakan untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global serta potensi ancaman ruang digital melalui penguatan kemampuan siber, persandian, dan sinyal. Secara khusus untuk Kementerian Pertahanan, pos anggarannya tercatat naik menjadi Rp189,01 triliun pada 2027 dari semula Rp187,1 triliun pada 2026.

Perekonomian global pada tahun mendatang diproyeksikan masih berada dalam kondisi penuh tantangan.

"Perekonomian dunia pada tahun 2027 diperkirakan masih akan menghadapi dinamika yang kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi," demikian dikutip dari ringkasan eksekutif Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027.

Secara historis, tren belanja pertahanan nasional mengalami kenaikan bertahap dari Rp87,5 triliun pada 2013 menjadi Rp190,3 triliun pada 2024, sebelum melambung hingga Rp348,58 triliun pada 2025. Penyesuaian anggaran RAPBN 2027 dilakukan di tengah penurunan porsi anggaran pada beberapa lembaga tinggi lain, seperti Badan Gizi Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.