PM Malaysia Anwar Ibrahim Bela Klaim China atas Taiwan

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan dukungannya terhadap prinsip "Satu China" dan membela hak China menggunakan kekuatan militer jika upaya reunifikasi damai Taiwan gagal, dalam wawancara dengan Al Jazeera pada Senin (17/8). China langsung memberikan apresiasi atas pernyataan Anwar tersebut, menilai sikapnya mencerminkan sentimen publik dan komitmen masyarakat internasional terhadap prinsip yang "tidak tergoyahkan". Prinsip "Satu China" menyatakan hanya ada satu China dan Taiwan merupakan bagian dari negara itu. Pemerintah Taiwan menolak prinsip ini.

Pada 2025, Kementerian Luar Negeri Malaysia secara resmi mengakui kebijakan "Satu China" dan menyebut Taiwan sebagai "wilayah yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Rakyat China".

Anwar menegaskan, "Saya memandang Taiwan sebagai bagian dari China, titik," menjawab pertanyaan tentang perbedaan dukungan terhadap demokrasi Taiwan. Ia menambahkan, "Jika satu provinsi memutuskan untuk memisahkan diri, apakah kita akan menggunakan kekerasan? Saya rasa saya akan mempertahankan keutuhan dan persatuan bangsa," dan menyatakan kesiapan menggunakan kekerasan jika diperlukan.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan, "China mengapresiasi pernyataan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengenai isu Taiwan serta sikap tegasnya terhadap prinsip Satu China," dan menegaskan "tidak ada yang akan menghalangi reunifikasi China." Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan, "Hanya ada satu China di dunia dan Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok," serta menyebut reunifikasi sebagai tren sejarah yang tidak dapat dihentikan.

Respons dari Taiwan datang melalui Kementerian Luar Negeri yang mengecam pernyataan Anwar sebagai "keliru" dan "absurd" karena menyiratkan Taiwan sebagai provinsi China dan membenarkan penggunaan kekuatan untuk reunifikasi. Kementerian tersebut juga menyatakan dukungan Anwar dapat berdampak negatif pada kepercayaan pelaku usaha Taiwan yang berinvestasi di Malaysia. Anwar Ibrahim mempertahankan posisinya dengan menyatakan Malaysia sejak lama mengadopsi kebijakan "Satu China," dan berharap reunifikasi dapat dicapai secara damai jika memungkinkan.

Ia membandingkan dengan Amerika Serikat yang tidak mengizinkan wilayah memisahkan diri sebagai alasan konsistensi posisinya.