Menteri Imigrasi Kukuhkan Petugas Desa untuk Cegah TPPO di Sumut

Kementerian Imigrasi mengukuhkan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) di Sumatera Utara sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM). Acara ini berlangsung bersamaan dengan peresmian tiga Immigration Lounge di Sumut pada Kamis, 20 Agustus 2026, dilansir dari Detikcom.

Pimpasa berperan sebagai ujung tombak edukasi, koordinasi, dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di tingkat desa melalui Program Desa Binaan Imigrasi. Program ini merupakan implementasi dari 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya pada poin penyuluhan hukum keimigrasian.

Menteri Imigrasi Agus Andrianto menyampaikan pentingnya pelayanan publik yang tidak hanya tersedia, tetapi juga dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan mereka.

"Jadikan Desa Binaan Imigrasi sebagai ruang edukasi dan deteksi dini untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO, TPPM, maupun kejahatan keimigrasian lainnya," ujar Menteri Agus saat menyerahkan sertifikat kepada 171 Desa Binaan Imigrasi di Medan.

Selain pengukuhan pimpasa, Menteri Agus meresmikan tiga Immigration Lounge yang terletak di Deli Park Medan, Cambridge City Square Medan, dan Irian Mall Kisaran. Hal ini sebagai wujud penguatan layanan keimigrasian berbasis digital yang cepat, transparan, dan akuntabel.

"Pada saat yang sama, optimalkan Immigration Lounge sebagai pilar pelayanan publik modern yang menghadirkan layanan secara humanis, cepat, transparan, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat," kata Menteri Agus.

Kehadiran layanan keimigrasian di pusat perbelanjaan ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan paspor dan izin tinggal dengan fasilitas nyaman dan modern, termasuk waktu pelayanan yang fleksibel hingga akhir pekan.

"Kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan responsif kepada masyarakat," tutur Menteri Agus.

Di akhir kesempatan, Menteri Agus mengingatkan seluruh jajaran imigrasi untuk menjaga integritas demi membangun kepercayaan publik melalui aparatur yang profesional, bersih, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.