PPP Susun Tiga Strategi Lolos Parlemen Pemilu 2029

Partai Persatuan Pembangunan menyusun tiga langkah strategis guna memastikan keberhasilan menembus ambang batas parlemen pada Pemilihan Umum 2029. Pembenahan internal ini mencakup penguatan struktur organisasi, pembaruan sistem teknologi informasi, hingga pengawalan advokasi hukum sejak awal tahapan pemilu, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah pembenahan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhamad Mardiono, saat membuka Rakornas Bidang Hukum di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis, 20 Agustus 2026. Konsolidasi partai saat ini berfokus pada penyelesaian Musyawarah Cabang di seluruh wilayah Indonesia.

"Yang pertama adalah memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting. Dan saat ini, sudah dilaksanakan Musyawarah Wilayah 38 provinsi dan kemudian dilaksanakan Musyawarah Cabang konsolidasi di tingkat kabupaten/kota, dan ini sudah selesai 95% dari 514 kabupaten/kota. Dan selanjutnya sekarang sedang berjalan, dilaporkan terakhir malam Minggu ini sudah mencapai 20% pelaksanaan Musancab yaitu di tingkat kecamatan," ujar Mardiono.

Selain pembenahan struktur hingga tingkat kecamatan, partai berlogo Ka'bah ini tengah merancang basis data konstituen dan sistem informasi terintegrasi yang ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional.

"Kita dukung dengan basis IT kita yang nanti didukung oleh teknologi yang mutakhir yang saat ini sedang kita bangun, yanginsyaallah pada bulan depan ini sudah bisa kita selesaikan. Sebelum kita menggelar Mukernas, itu sudah akan kita presentasikan yang seluruhnya, dari mulai struktur organisasi sampai database konstituen kita, akan tersimpan by name, by address. Dan nanti termasuk sampai pada tingkat para saksi, itu telah terekam sampai ke tingkat by nomor rekening," katanya.

Peningkatan kapasitas perlindungan hukum dan pengamanan data perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara juga menjadi perhatian utama untuk mengevaluasi kekurangan pada pemilu sebelumnya.

"Selanjutnya, memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak proses verifikasi hingga penghitungan suara di TPS. Karena kelemahan kita yang lalu, kita hanya menyoroti di tingkat basis dan kadang-kadang mengedepankan kepentingan individual," ujar dia.

Kesiapan tim hukum dinilai menjadi kunci utama dalam menyelamatkan raihan suara rakyat agar kejadian pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali.

"Bidang hukum menjadi penting untuk menjadi panglima kita dalam menyelamatkan suara atas hasil yang diberikan oleh rakyat kit," katanya.

Penyiapan advokasi hukum dan pengamanan dokumentasi hasil suara saksi ditegaskan harus berjalan sejak awal dimulainya tahapan pemilu.

"Pemilu tahun 2024 menjadi pelajaran penting, khususnya terkait pentingnya pengamanan data, dokumentasi hasil suara saksi, serta kesiapan advokasi sejak tingkat TPS yang harus menjadi prioritas utama. PPP tidak ingin tim hukum hanya bekerja ketika sengketa terjadi. Advokasi harus dimulai sejak awal tahapan pemilu," imbuhnya.