PPP Siapkan Tiga Strategi Lolos Parlemen Pemilu 2029

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merumuskan tiga langkah strategis demi mengamankan kursi di parlemen pada Pemilu 2029. Pelaksanaan tiga strategi utama tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat membuka Rakornas Bidang Hukum PPP di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Penguatan struktur organisasi internal dari tingkat pusat hingga ranting menjadi fokus awal yang ditekankan oleh pimpinan partai tersebut. Ia mencatat penataan kepengurusan partai telah menyelesaikan tahapan di sebagian besar wilayah.

"Yang pertama adalah memperkuat struktur organisasi dari pusat hingga ranting. Dan saat ini, sudah dilaksanakan Musyawarah Wilayah 38 provinsi dan kemudian dilaksanakan Musyawarah Cabang konsolidasi di tingkat kabupaten/kota, dan ini sudah selesai 95% dari 514 kabupaten/kota. Dan selanjutnya sekarang sedang berjalan, dilaporkan terakhir malam Minggu ini sudah mencapai 20% pelaksanaan Musancab yaitu di tingkat kecamatan," ujar Mardiono.

Selain pembenahan struktur, pendataan anggota berbasis teknologi informasi modern juga disiapkan secara menyeluruh. Pengoperasian basis data terintegrasi tersebut ditargetkan rampung sebelum penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

"Kita dukung dengan basis IT kita yang nanti didukung oleh teknologi yang mutakhir yang saat ini sedang kita bangun, yanginsyaallah pada bulan depan ini sudah bisa kita selesaikan. Sebelum kita menggelar Mukernas, itu sudah akan kita presentasikan yang seluruhnya, dari mulai struktur organisasi sampai database konstituen kita, akan tersimpan by name, by address. Dan nanti termasuk sampai pada tingkat para saksi, itu telah terekam sampai ke tingkat by nomor rekening," katanya.

Pilar ketiga yang menjadi penekanan utama adalah penguatan sistem advokasi hukum dan pengamanan bukti pemungutan suara. Pengalaman tidak lolosnya partai ke DPR RI pada Pemilu 2024 dijadikan bahan evaluasi mendasar.

"Selanjutnya, memperkuat advokasi hukum dan pengamanan bukti sejak proses verifikasi hingga penghitungan suara di TPS. Karena kelemahan kita yang lalu, kita hanya menyoroti di tingkat basis dan kadang-kadang mengedepankan kepentingan individual," ujar dia.

Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut menambahkan bahwa pengawalan hukum akan dijadikan prioritas sejak awal dimulainya tahapan pemilu. Kesiapan tim hukum partai dipastikan tidak lagi baru dibentuk saat terjadi sengketa hasil suara.

"Bidang hukum menjadi penting untuk menjadi panglima kita dalam menyelamatkan suara atas hasil yang diberikan oleh rakyat kit," katanya.

Sistem pengamanan dokumentasi dan kesiapan advokasi dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS) kini ditempatkan sebagai agenda mendesak bagi jajaran partai.

"Pemilu tahun 2024 menjadi pelajaran penting, khususnya terkait pentingnya pengamanan data, dokumentasi hasil suara saksi, serta kesiapan advokasi sejak tingkat TPS yang harus menjadi prioritas utama. PPP tidak ingin tim hukum hanya bekerja ketika sengketa terjadi. Advokasi harus dimulai sejak awal tahapan pemilu," imbuhnya.