Kementerian ESDM Percepat Lelang 14 Wilayah Kerja Panas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memajukan jadwal lelang 14 Wilayah Kerja Panas Bumi dari target Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034 menjadi tahun 2026. Langkah percepatan ini diumumkan dalam ajang Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Pemerintah menilai potensi panas bumi sangat krusial sebagai pasokan beban dasar listrik harian. Selain itu, optimalisasi energi terbarukan ini ditargetkan untuk menekan pemakaian bahan bakar fosil serta mengurangi subsidi listrik pusat ke PT PLN (Persero) yang mencapai Rp233 triliun per tahun.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menjelaskan restu yang telah diberikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk pengelolaan proyek panas bumi di kawasan Gunung Ungaran dan Telaga Ranu.

"Kami berterima kasih kepada Bapak Menteri karena telah merilis penerbitan SK untuk Izin Panas Bumi yang nanti akan diberikan untuk wilayah kerja panas bumi Gunung Ungaran, nanti akan diberikan kepada PLN, dan wilayah kerja panas bumi Telaga Ranu diberikan kepada PT Telaga Ranu Geothermal," ujar Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Eniya menambahkan bahwa langkah perizinan tersebut dibarengi dengan terobosan lelang satu tahap serta penyiapan belasan wilayah prospek baru.

"Dan kami juga melaporkan saat ini sedang membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7, dan ini ada terobosan yang atas arahan Pak Menteri dilakukan lelang menjadi satu tahap," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Energi terbarukan ini dinilai memiliki keunggulan operasional penuh yang mampu menggeser ketergantungan pada pembangkit berbasis fosil.

"Jadi rasanya memang panas bumi yang kita kenal ini nantinya sangat bisa bersaing dengan diesel, sangat bisa bersaing dengan bahan bakar dari fosil, batu bara ataupun diesel karena 24 jam bisa menghadirkan listrik," ujar Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Kebutuhan pasokan beban dasar menjadi alasan utama pemerintah untuk tidak membiarkan lelang berproses secara bertahap selama sepuluh tahun.

"Kami akan segera membuka 14 daftar kawasan baru panas bumi ini, kemarin Pak Menteri (ESDM) meminta untuk segera dibuka. Jadi kita tarik dari rencana 10 tahun. Karena apa? Panas bumi itu beban dasar dan sangat dibutuhkan," ungkap Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Selain lelang WKP, pemerintah tengah merombak peta jalan energi nasional guna mengakomodasi berbagai sumber energi baru.

"Sekarang sudah dalam perjalanan kita merevisi perencanaan ketenagalistrikan nasional kita 10 tahun, karena kita punya pintu masuk baru untuk PV 100 gigawatt dan pintu masuk baru untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang baru untuk panas bumi," ungkap Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Eniya memaparkan perubahan strategi lelang yang kini dirancang jauh lebih agresif dibanding target tahunan sebelumnya.

"Jadi kita tarik di seluruh RUPTL untuk maju dilelangkan sekarang, tidak lagi nunggu 10 tahun dan 2-3 masing-masing kan per tahun ada tuh target-targetnya. Nah, ini biar lebih agresif lagi. Sebetulnya tahun lalu itu kita rencana hanya 2 tapi dibuka sampai 10 kalau enggak salah ya," tutur Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Untuk melancarkan rencana tersebut, Kementerian ESDM memprioritaskan dialog dengan pemerintah daerah di lokasi target.

"Terus yang tadi 14 lokasi yang kita sampaikan, itu proses pertama tentu saja kita komunikasi ke Pemda dulu. Jadi makanya saya tadi minta titip kan untuk per lokasi-lokasi tersebut, termasuk yang sekarang ongoing itu komunikasi dengan Pemda harus secepatnya," tandas Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Sementara itu, dari sisi pelaku usaha, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menegaskan fokus pengembangan proyek tidak semata mengejar profitabilitas, melainkan juga dampak sosial warga sekitar.

"Tentu saja dengan pengembangan proyek, itu akan memberikan multiplier effect kepada masyarakat sekitar. Multiplier effect kepada masyarakat sekitar dengan adanya proyek, akan membuka lapangan kerja, lapangan kerja dan ekonomi masyarakat setempat itu akan tumbuh," kata Ahmad Yani, Presiden Direktur PGE.

Ahmad Yani mencontohkan keberhasilan kemitraan jangka panjang yang telah terbangun di wilayah operasi Kamojang.

"Di Kamojang itu membuktikan lebih dari 4 dekade PGE bersama masyarakat tumbuh bersama dalam membangun ekonomi tumbuh-embang masyarakat di sana, tumbuh bersama terkait dengan knowledge-nya, community development, untuk penguatan ekonomi masyarakat, itu terbukti," imbu Ahmad Yani, Presiden Direktur PGE.

Ia menekankan bahwa keseimbangan antara jaminan energi dan kelestarian lingkungan menjadi fondasi utama operasional perusahaan.

"Bahwasannya ada impact, sustainability impact dari pembangunan geothermal di mana energy yang memberikan energy security, jaminan energy security, kemudian juga perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya," tandas Ahmad Yani, Presiden Direktur PGE.

Ahmad Yani juga menyebutkan pencapaian standar tata kelola lingkungan perusahaan yang telah diakui secara global.

"Nah kita berhasil terbukti dengan ESG rating yang kita peroleh, kita nomor satu di Indonesia untuk public listed company, untuk ESG dengan skor 7.1 sustainability, negligible risk. Nah kemudian nomor satu juga di dunia untuk listed company yang ada," ujar Ahmad Yani, Presiden Direktur PGE.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat terus diintegrasikan dalam setiap ekspansi wilayah kerja panas bumi.

"Nah inilah bukti komitmen nyata dari kita bagaimana dalam mengembangkan geothermal itu tidak hanya memikirkan keuntungan semata, nah tapi juga kita bagaimana membangun atau tumbuh bersama masyarakat yang ada di sekitar kita," tandas Ahmad Yani, Presiden Direktur PGE.

Sebanyak 14 WKP yang dipercepat lelangnya tersebar di berbagai wilayah, seperti Gunung Iyang Argopuro (185 MW), Gunung Galunggung (125 MW), Lainea (68 MW), Gunung Wilis (50 MW), Danau Ranau (42 MW), Gunung Ciremai (40 MW), Songgoriti (40 MW), Gunung Endut (38 MW), Sipoholon Ria (35 MW), Gunung Pandan (30 MW), Marana (28 MW), Guci (20 MW), Suwawa (20 MW), dan Sembalun (11 MW).

Data Kementerian ESDM mencatat total potensi panas bumi Indonesia mencapai 23.202,77 MW, namun kapasitas terpasang baru sekitar 2.776,39 MW atau 11,6 persen.