Gatot Nurmantyo Tegaskan Pentingnya Meritokrasi di Tubuh TNI

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menekankan pentingnya penegakan meritokrasi dalam penentuan kepemimpinan militer saat berbicara dalam webinar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Gatot memperingatkan bahwa profesionalisme, netralitas, serta kedaulatan negara akan terancam jika promosi dan penempatan jabatan di tubuh TNI tidak lagi didasarkan pada prestasi, kemampuan, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman.

Sistem merit dibangun melalui proses panjang yang mempertimbangkan berbagai faktor kualifikasi prajurit. Menurut Gatot, penyimpangan dari sistem tersebut akibat faktor kedekatan politik atau hubungan keluarga berpotensi memicu frustrasi di kalangan prajurit yang bertugas di lapangan.

"Ketika meritokrasi benar-benar ditegakkan, maka hanya orang-orang yang berprestasi yang akan memimpin TNI," ujar Gatot dalam webinar bertajuk Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab.

Panglima TNI periode 2015–2017 tersebut mengkritik keras prajurit yang mengejar jabatan struktur militer melalui jalur kedekatan dengan kekuatan politik atau elite tertentu. Ia menilai tindakan tersebut dapat meruntuhkan kepercayaan prajurit terhadap sistem organisasi.

"Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon," katanya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menambahkan bahwa orientasi utama TNI harus tetap terfokus pada kesiapan menghadapi ancaman perang, dengan struktur organisasi yang lincah dan efektif.

"Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja yang terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan," tegas Panglima TNI periode 2015-2017.

Gatot menguraikan tiga langkah strategis untuk mempertahankan ketahanan nasional, yakni penguatan pertahanan nirmiliter mencakup ketahanan pangan, energi, dan air, modernisasi pertahanan, serta penerapan strategi ekonomi padat karya dan ekonomi hijau.

"Tiang utama untuk menjaga kedaulatan adalah TNI. Ketika TNI dipimpin orang-orang yang tidak pernah berperang atau takut perang, bisanya hanya berperang mulut, ya selesai sudah," kata Gatot.

Dalam konteks modernisasi, Gatot mengingatkan bahwa penguatan TNI tidak cukup hanya dengan penambahan alat utama sistem senjata (alutsista), melainkan harus mencakup penguasaan teknologi strategis seperti siber serta kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

"Pikiran domainnya TNI itu adalah perang. Organisasi dan pangkat hanya menyesuaikan dengan perang. Itu lebih efektif, lebih kecil, lebih lincah. Itulah militer," jelas Gatot.

Mantan Pangkostrad tersebut juga mengingatkan agar lembaga militer tidak ditarik ke dalam ranah politik praktis maupun dibebani tugas di luar kewenangan utamanya.

"Pada saatnya kelak Indonesia harus mampu memproduksi dan memelihara sistem pertahanan secara mandiri," kata eks Pangkostrad itu.

Penegakan meritokrasi dinilai menjadi fondasi utama agar TNI tetap solid, netral, dan profesional bersama masyarakat dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dan juga yang tidak kalah penting adalah tegaknya meritokrasi secara sungguh-sungguh di seluruh organisasi TNI," imbuhnya saat webinar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu (19/8).

Refleksi peringatan kemerdekaan menjadi pengingat bahwa kedaulatan negara harus terus diperjuangkan dan dipertahankan menghadapi dinamika ancaman global.

"Akhirnya, refleksi 81 tahun kemerdekaan mengingatkan kita bahwa kedaulatan tidak pernah diberikan cuma-cuma. Ia harus terus diperjuangkan, dijaga, dan dipertahankan berapa pun harganya harus kita bayar," tegasnya.