Pemerintah Salurkan Bantuan Gempa NTT dan Evaluasi Koordinasi Lapangan

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 44 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (20/8/2026). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung lokasi penanganan bencana pada Rabu (19/8/2026) untuk memastikan alokasi logistik dan dana penanggulangan darurat berjalan optimal.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bermagnitudo 7,7 di NTT hingga Kamis (20/8/2026) mencapai 75 orang. Selama periode 15–18 Agustus, sebanyak 398 ton bantuan telah dikirimkan ke lokasi bencana, dengan 165 ton di antaranya didistribusikan melalui jalur udara.

Di tengah proses distribusi, Menteri Keuangan menemukan masalah penyaluran logistik di lapangan. Warga Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dilaporkan belum menerima bantuan makanan selama empat hari akibat minimnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.

“Ada satu truk oleh-oleh, ada selimut 380 lembar, cukup kelihatan dengan permintaan tadi kan. Terpal 81 buah, tadi perlu 160, ya? Nanti kita tambah lagi kalau perlu, ya,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.com.

Menkeu menegaskan pihaknya memastikan kesiapan anggaran agar kinerja BNPB dalam mendistribusikan bantuan tidak terhambat.

“Oh, kita akan minta BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi data dan komunikasi antara badan daerah dan pemerintah pusat.

“Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya,” jelasnya.

Pemerintah juga memberikan skema bantuan perbaikan rumah dan dana tunggu hunian bagi warga terdampak. Kepala BNPB Suharyanto mengingatkan masyarakat untuk tidak kembali ke rumah yang berstruktur rusak demi mengantisipasi bahaya gempa susulan.

“Kesiapsiagaan tetap harus ditingkatkan, terutama dengan tidak memasuki rumah yang telah mengalami kerusakan sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Kalau rumah sudah rusak, jangan dipaksakan untuk masuk. Kita tidak pernah tahu kapan gempa susulan terjadi, yang paling penting sekarang adalah keselamatan bapak dan ibu semua,” jelasnya dikutip dari Antara, Kamis (20/8/2026).

BNPB menetapkan bantuan perbaikan sebesar Rp 15 juta untuk kerusakan ringan, Rp 30 juta untuk kerusakan sedang, dan skema hunian tetap permanen bagi rumah yang rusak berat.

“Untuk rumah yang rusak ringan dan sedang akan kita bantu perbaiki. Kalau rusak berat, solusinya adalah hunian tetap. Pemerintah hadir agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi kondisi ini sendiri,” jelasnya.

Proses pendataan dan verifikasi tingkat kerusakan bangunan menjadi prioritas sebelum pencairan bantuan dilaksanakan.

“Yang paling penting sekarang datanya harus benar. Rumah mana yang rusak ringan, sedang, dan berat harus didata dengan baik. Setelah diverifikasi dan divalidasi, kita bisa segera menentukan bantuan dan mulai proses pembangunannya,” jelasnya.

Terkait tawaran bantuan dari negara luar seperti China dan Iran, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa sumber daya nasional saat ini masih mencukupi.

“Saat ini fokus penanganan adalah untuk memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat dipenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang dimiliki,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang dilansir Antara, Kamis (20/8/2026).

Kemlu mengapresiasi dukungan moral serta tawaran solidaritas yang disampaikan oleh negara-negara sahabat.

“Kami menilai hal tersebut amat bermakna bagi kami pada masa yang sulit ini,” katanya.

Juru Bicara Kemlu China Lin Jian menyampaikan kesiapan negaranya untuk menyalurkan bantuan kepada korban bencana di Indonesia.

“China bersedia memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan Indonesia,” ucap Lin Jian.

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan pesan duka cita secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto atas musibah tersebut.

“Dalam keadaan sulit ini, sambil mengumumkan kesediaan kami untuk memberikan bantuan dan pertolongan medis apa pun, saya memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan rahmat dan pengampunan kepada para korban, kesembuhan yang cepat bagi yang terluka, serta kesabaran dan ketabahan bagi para penyintas,” tambahnya.

Pakar gempa bumi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Irwan Meilano mengingatkan perlunya penguatan strategi pembiayaan risiko bencana yang komprehensif agar anggaran pembangunan tidak terganggu saat bencana terjadi.

“Satu hal yang ingin saya tambahkan lagi, yaitu pemerintah pusat kemudian harus sangat serius mengelola strategi pembiayaan risiko bencana,” tuturnya dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Kamis (20/8/2026).

Irwan menyoroti kebiasaan pengalihan anggaran infrastruktur darurat yang kerap dilakukan saat terjadi bencana besar.

“Jadi kami sering melihat bahwa ketika bencana terjadi, kita harus mengalihkan dana yang harusnya digunakan untuk keperluan strategis membangun infrastruktur, kita alihkan untuk merespons bencana,” katanya.

Menurutnya, perencanaan risiko kebencanaan sudah seharusnya diperhitungkan sejak awal.

“Sehingga kita tidak harus selalu kaget pada saat bencana terjadi, karena risiko sebetulnya sudah bisa dihitung.”

Perhitungan probabilitas kerugian finansial dapat diproyeksikan melalui pemodelan bencana.

“Berdasarkan model gempa yang dibangun, kita sudah bisa menghitung probabilitas kerugian di masa depan dan itu kemudian harusnya menjadi strategi pembiayaan risiko bencana,” kata dia.

Ia mendorong skema dana bersama kebencanaan atau pooling fund diperkuat oleh pemerintah.

“Sehingga, konsep dari pengumpulan dana bencana atau pooling fund bencana, ini perlu diperkuat. Jadi kemudian setiap bencana terjadi, kita tidak harus selalu bingung ini bagaimana pendana untuk merespons, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pembiayaan risiko bencana yang komprehensif.”

Selain masalah pembiayaan, mitigasi dan pembangunan berbasis ketahanan bencana di wilayah pesisir juga harus diutamakan.

“Jadi pada saat kita bercita-cita untuk menjadikan wilayah pesisir ini sebagai pusat pertumbuhan baru, mereka bisa menjadi kampung-kampung nelayan yang maju, tetapi jangan kita lupakan juga bahwa kita memiliki potensi bencana,” bebernya.

Ia menekankan bahwa potensi bencana alam harus disikapi dengan kesiapsiagaan nasional.

“Bagaimana cara menghadapinya? Dengan upaya-upaya bersama, membangun kekuatan bangsa untuk pengurangan risiko bencana,” urainya lagi.

Irwan juga mendorong peningkatan literasi kebencanaan sejak dini untuk seluruh masyarakat Indonesia.

“Kita tetap ada, kita tetap hadir, kita tetap menjadi suatu bangsa, sehingga kita harus tumbuhkan pengetahuan kesadaran, dari mulai tingkat yang paling dasar, akan potensi bencana di Indonesia,” ujarnya.

Ia menyimpulkan bahwa ketangguhan bangsa dibangun melalui kesadaran atas potensi alam yang ada.

“Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar, tapi di balik kekayaan alam pun ada potensi bencana, tapi kita tidak perlu takut dengan itu, kita adalah bangsa yang tangguh,” tegasnya.

Gempa susulan bermagnitudo 5,8 kembali mengguncang daratan berjarak 34 km arah timur laut Ruteng, Manggarai, NTT pada Kamis (20/8/2026) pukul 05.45 WIB pada kedalaman 10 km tanpa potensi tsunami.