Kementerian ESDM Bakal Percepat Lelang 14 Blok Panas Bumi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas target sepuluh tahun dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menjadi tahun ini untuk mempercepat proses lelang 14 Wilayah Kerja Panas Bumi. Langkah akselerasi pengembangan energi terbarukan tersebut disampaikan dalam gelaran Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2026 pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Akselerasi lelang difokuskan pada kawasan Pulau Jawa guna memenuhi kebutuhan daya listrik yang beroperasi secara terus-menerus. Penambahan 14 titik tersebut berjalan di luar agenda lelang tahun 2026 yang mencakup 5 Wilayah Kerja Panas Bumi dan 7 Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi di wilayah Sumatra serta Indonesia Timur.

Total potensi dari lelang 5 WKP dan 7 WPSPE tahun 2026 mencapai 392 megawatt dengan estimasi nilai investasi 2,23 miliar dolar AS. Lokasi WKP mencakup Danau Ranau, Hamiding, Songgoriti, Oka Ile Ange, dan Gunung Sirung yang menyimpan cadangan 304 megawatt. Sementara kawasan WPSPE tersebar di Talamau, Simisiuh, Srirejo, Lili Seporaki, Maranda Kawende, Massepe Sulili, dan Banda Baru.

Pengembangan potensi energi panas bumi ditujukan untuk menekan penggunaan pembangkit berbasis bahan bakar diesel yang membebankan anggaran negara. Pemerintah mencatat beban subsidi listrik untuk PT PLN (Persero) mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan pentingnya penarikan alokasi lelang tersebut dari perencanaan jangka panjang.

"Kami akan segera membuka 14 daftar kawasan baru panas bumi ini, kemarin Pak Menteri (ESDM) meminta untuk segera dibuka. Jadi kita tarik dari rencana 10 tahun. Karena apa? Panas bumi itu beban dasar dan sangat dibutuhkan," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Pengalihan beban listrik ke energi terbarukan dinilai menjadi solusi efektif untuk menekan beban anggaran negara yang dialokasikan kepada BUMN penyedia listrik.

"Subsidi pemerintah pusat ke PLN sekitar Rp 233 triliun per tahun. Ini harus dikurangi dan kita punya potensi untuk mengurangi dengan panas bumi. Sehingga untuk selanjutnya tahapan persiapan WKP ini di proses internal kami di Kementerian ESDM," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Pemerintah juga sedang memproses penyesuaian ulang porsi energi terbarukan pada peta jalan penyediaan tenaga listrik nasional, termasuk integrasi untuk proyek pembangkit solar dan nuklir.

"Sekarang sudah dalam perjalanan kita merevisi perencanaan ketenagalistrikan nasional kita 10 tahun, karena kita punya pintu masuk baru untuk PV 100 gigawatt dan pintu masuk baru untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, dan yang baru untuk panas bumi," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM mengubah skema lelang tahunan yang semula direncanakan hanya memproses dua hingga tiga lokasi per tahun menjadi penawaran serentak pada tahun ini.

"Jadi kita tarik di seluruh RUPTL untuk maju dilelangkan sekarang, tidak lagi nunggu 10 tahun dan 2-3 masing-masing kan per tahun ada tuh target-targetnya. Nah, ini biar lebih agresif lagi. Sebetulnya tahun lalu itu kita rencana hanya 2 tapi dibuka sampai 10 kalau enggak salah ya," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.

Sebelum melelang 14 lokasi baru tersebut, Kementerian ESDM berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk mengurus perizinan kawasan.

"Terus yang tadi 14 lokasi yang kita sampaikan, itu proses pertama tentu saja kita komunikasi ke Pemda dulu. Jadi makanya saya tadi minta titip kan untuk per lokasi-lokasi tersebut, termasuk yang sekarang ongoing itu komunikasi dengan Pemda harus secepatnya," kata Eniya Listiani Dewi, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.