Khoirudin Soroti Ketidakakuratan Data Desil di Jakarta

Persoalan ketidakakuratan data desil di Jakarta menjadi perhatian serius karena berdampak pada akses warga terhadap bantuan sosial dan layanan pemerintah, kata Khoirudin, anggota DPRD DKI Jakarta. Khoirudin menilai data desil yang tidak akurat dapat membuat warga kehilangan hak yang seharusnya diterima, sehingga Pemprov DKI harus memperbaiki mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data agar lebih cepat, akurat, dan mudah dikoreksi. "Jangan sampai warga kehilangan hak hanya karena data tidak sesuai," ujar Khoirudin, dikutip dari laman resmi DPRD DKI Jakarta.

Khoirudin menekankan pentingnya penerapan digitalisasi dalam sistem pemerintahan yang disertai mekanisme koreksi yang jelas agar data sosial ekonomi masyarakat selalu sesuai dengan kondisi nyata.

Menurutnya, kelurahan dan kecamatan harus memiliki prosedur yang jelas dalam menerima dan memproses pengaduan warga terkait data desil, tanpa mempersulit masyarakat yang ingin mengoreksi data mereka. "Warga jangan dipingpong," tegas Khoirudin.

Selain itu, Pemprov DKI diminta menyediakan kanal sanggah yang mudah diakses warga, lengkap dengan informasi dokumen yang diperlukan, petugas verifikasi, dan batas waktu penyelesaian pengaduan. Khoirudin menilai aparatur di tingkat wilayah seperti kelurahan dan kecamatan lebih dekat dengan kondisi masyarakat sehingga harus menjadi ujung tombak proses verifikasi data.

"Teknologi harus membantu aparatur, bukan membuat keputusan menjadi kaku," kata Khoirudin. Ia juga mengajak Pemprov DKI melakukan evaluasi berkala terhadap persoalan data desil, termasuk jumlah pengaduan, lama waktu penyelesaian, dan jumlah warga yang berhak menerima bantuan setelah verifikasi ulang. Khoirudin berharap perbaikan sistem tersebut dapat mencegah warga kehilangan hak akibat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Data harus mengikuti kondisi masyarakat," tandas dia.