DPR Minta Pengangkatan Guru PPPK Prioritaskan Wilayah 3T dan NTT

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Stevano Rizki Adranacus, mengapresiasi kebijakan Pemerintah Pusat yang berencana mengangkat guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi penuh waktu hingga PNS pada Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Pusat yang telah mendengar aspirasi masyarakat, khususnya terkait nasib para guru PPPK. Mereka telah mengabdi dan menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Stevano, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.

Stevano berharap kebijakan pengangkatan tersebut mempertimbangkan kondisi tenaga pendidik di daerah yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Ia secara khusus mendorong prioritas bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Daerah 3T harus menjadi prioritas. Guru yang mengabdi di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan fasilitas membutuhkan kepastian serta perhatian dari pemerintah," kata Stevano, Legislator dari NTT.

Selain wilayah 3T secara umum, Stevano memberikan perhatian pada Provinsi NTT yang dinilai memiliki tantangan geografis dan pemerataan pendidikan yang memerlukan kebijakan afirmatif.

"Secara khusus, saya mendorong agar NTT mendapat perhatian dalam kebijakan ini. Para guru di NTT telah mengabdi di tengah berbagai keterbatasan. Mereka layak mendapatkan kepastian dan penghargaan atas pengabdian tersebut," kata Stevano, Anggota DPR RI.

Ia menambahkan bahwa penguatan status guru di wilayah tersebut menjadi langkah strategis untuk mempertahankan tenaga pendidik berkualitas.

"Dengan demikian kebijakan tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi para guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia," kata Stevano, Politisi PDI Perjuangan.

Data Kementerian PAN-RB mencatat jumlah PPPK guru saat ini mencapai 955.245 orang dan PPPK paruh waktu guru sebanyak 231.246 orang. Sementara itu, proyeksi kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," kata Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Seleksi PNS untuk guru berstatus PPPK diperkirakan dibuka pada awal 2027. Kementerian Keuangan memastikan skema ini telah melalui simulasi anggaran dengan proyeksi defisit tahun 2027 berada di kisaran 2,4 persen.