Bank Indonesia Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Digital Ritel

Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel pada Senin (17/8/2026) guna memperluas opsi pembayaran digital masyarakat. Layanan ini memungkinkan fasilitas kredit digunakan langsung sebagai sumber dana transaksi QRIS melalui ponsel tanpa memerlukan kartu plastik.

Pada tahap awal, integrasi KKI melayani transaksi QRIS lewat skema Merchant Presented Mode (MPM), Customer Presented Mode (CPM), serta QRIS Tap. Pengembangan berikutnya diproyeksikan mencakup akses transaksi daring hingga penerbitan kartu fisik.

Pengembangan produk berbasis digital ini diadaptasi langsung oleh perbankan nasional untuk mempermudah akses nasabah melalui aplikasi pembayaran yang sudah ada.

"Bagi teman-teman yang sudah ada BCA kartu kredit, otomatis tinggal diperluas saja menjadi cardless, karena KKI itu cardless," kata Santoso, Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Langkah penambahan skema kredit ke dalam ekosistem QRIS ini ditujukan untuk memperkuat efisiensi infrastruktur pembayaran di dalam negeri tanpa menggantikan peran kartu kredit konvensional.

"KKI dikembangkan untuk menambah alternatif dan pilihan bagi masyarakat dalam menggunakan kartu kredit, sekaligus memperkuat efisiensi dan kapabilitas sistem pembayaran domestik," ujar Fitria, Kepala Grup Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Skema pembayaran berbasis domestik ini diposisikan sebagai instrumen pelengkap yang memberikan keleluasaan bagi konsumen saat bertransaksi di kasir.

"Tujuan kami mendorong KKI terjadi di Indonesia ini cuma memberikan alternatif kepada konsumen-konsumen di Indonesia," kata Santoso, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Sebelum merambah sektor ritel, KKI telah diimplementasikan pada transaksi pemerintah. Data Bank Indonesia mencatat volume transaksi KKI sektor pemerintah mencapai Rp147,8 miliar pada kuartal II 2026, melonjak 69,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp87,2 miliar.

Penggunaan instrumen tersebut telah mencakup 59 kementerian atau lembaga serta 296 pemerintah daerah. Penetapan fokus awal KKI ritel saat ini tetap diprioritaskan untuk pemrosesan transaksi di dalam negeri.