Kuota BBM Subsidi Tahun Depan Bakal Dipangkas Jadi 20,09 Juta Kiloliter

Pemerintah berencana memperketat penyaluran BBM subsidi seiring dengan penurunan tajam kuota untuk tahun depan. Dilansir dari Detik Finance, kuota BBM subsidi mendatang dialokasikan sebesar 20,09 juta kiloliter (KL).

Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan dengan proyeksi kuota BBM subsidi tahun ini yang mencapai sekitar 48 juta kiloliter.

Kementerian Keuangan membeberkan alasan utama di balik penurunan kuota tersebut. Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto mengungkapkan bahwa langkah ini diambil seiring rencana pengendalian penyaluran BBM subsidi, khususnya untuk jenis Pertalite.

Menurut Ferry, pembahasan awal mengenai pengetatan ini sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," kata Ferry di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

"Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tutur Ferry menegaskan.

Rencana pembatasan pembelian Pertalite sebelumnya juga sempat dipaparkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menegaskan bahwa skema pengetatan ini dirancang demi memastikan subsidi BBM tepat sasaran, tanpa ada kenaikan harga Pertalite.

Purbaya menjelaskan bahwa langkah pengetatan ini merupakan tindak lanjut dari mandat DPR yang meminta agar subsidi Pertalite benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Di sisi lain, Pertamina telah menjalankan riset penerapan teknologi guna menunjang ketepatan sasaran penyaluran Pertalite di lapangan.

Penerapan kebijakan pembatasan Pertalite ini rencananya bakal dieksekusi bertahap untuk memantau dampaknya terhadap roda perekonomian nasional.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya.

Langkah pengendalian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menilai kelompok masyarakat berkeuangan mampu tidak seharusnya mengonsumsi BBM subsidi.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil.