Bank Indonesia dan Perbankan Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Retail

Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia segmen ritel bertepatan dengan HUT ke-81 Republik Indonesia di Jakarta sebagai instrumen pembayaran kredit domestik berbasis Gerbang Pembayaran Nasional. Instrumen kredit baru ini diproses sepenuhnya di dalam negeri melalui jaringan GPN, berbeda dengan kartu Visa dan Mastercard yang mengandalkan pemrosesan luar negeri serta jaringan mesin EDC fisik. Penggunaan Kartu Kredit Indonesia terhubung langsung dengan ekosistem QRIS yang dapat diakses melalui metode scan, QRIS Bayar, hingga fitur NFC Pay di smartphone.

Hingga Juni 2026, adopsi QRIS di Indonesia telah menembus 65,77 juta pengguna dan menjangkau 44,86 juta merchant, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Sebanyak delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran telah menerbitkan produk ini, mencakup BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI untuk skema pembiayaan syariah. BCA menghadirkan BCA KKI tanpa biaya iuran tahunan dan biaya ganti kartu digital, yang dapat diaktivasi dan digunakan sebagai sumber dana transaksi di aplikasi myBCA.

Bank Mega turut menjadi salah satu bank first mover dalam mengimplementasikan instrumen pembayaran berbasis infrastruktur nasional tersebut. Otoritas moneter mengonfirmasi manfaat strategi efisiensi dari skema pemrosesan lokal dalam ekosistem finansial digital.

"Kehadiran instrumen ini memperkuat ekonomi keuangan digital nasional melalui peningkatan efisiensi transaksi, perluasan inklusivitas penyelenggara dan pengguna, serta penguatan daya saing pelaku usaha," tulis Bank Indonesia dalam keterangannya. Bank Indonesia juga memastikan akan terus menambah fungsionalitas sistem pembayaran kredit tersebut. "Ke depan, Kartu Kredit Indonesia akan terus dikembangkan, baik dari sisi fitur maupun layanan," terang Bank Indonesia.

Di tingkat daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menilai peluncuran instrumen ini dan perluasan MDR QRIS 0 persen hingga Rp100 ribu per 1 Oktober 2026 mendorong inklusi keuangan masyarakat.

Data akumulasi transaksi QRIS di Papua sepanjang 2025 tercatat melampaui 41,9 juta transaksi dengan dukungan lebih dari 271 ribu merchant. "Kehadiran KKI menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional sekaligus membuka peluang inovasi layanan pembayaran digital di daerah, termasuk Papua," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Warsono di Jayapura, Rabu. Warsono menegaskan keberlanjutan insentif biaya bagi pelaku usaha mikro di wilayah tersebut.

"Sementara itu, MDR QRIS 0 persen bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500 ribu tetap dilanjutkan," ujar Warsono.

Regulator di daerah optimistis penurunan beban biaya transaksi akan mengakselerasi pemanfaatan pembayaran non-tunai oleh para merchant lokal. "Dengan biaya transaksi yang lebih ringan, kami berharap semakin banyak pelaku usaha di Papua yang menerima pembayaran digital dan masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi tidak tunai," katanya lagi.

Pihak Bank Indonesia Papua terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan perbankan guna memperluas akseptasi digital. "Untuk akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, perbankan, penyedia jasa pembayaran, serta pelaku usaha untuk meningkatkan literasi dan akseptasi pembayaran digital," ujar Warsono.

Penguatan ekosistem digital ini juga direspon positif oleh pelaku industri dompet digital seperti LinkAja yang mengantisipasi perluasan skema MDR QRIS 0 persen di seluruh kategori merchant.