Iran Ancam Serang Pangkalan AS dan Ubah Strategi Militer Jadi Ofensif

Eskalasi konflik meningkat setelah militer Iran mengumumkan perubahan kebijakan dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif akibat kebuntuan negosiasi damai dengan Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2026. Teheran mengancam akan menargetkan pangkalan militer AS di kawasan Teluk Persia hingga wilayah Eropa jika pertempuran terus meluas.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Ali Abdollahi menegaskan peringatan keras kepada negara-negara di pesisir selatan Teluk Persia. Abdollahi menyoroti pengerahan pesawat tanker dan jet tempur AS di kawasan tersebut yang dinilai tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan negara tuan rumah.

"Negara-negara di pesisir selatan Teluk Persia yang melalui berbagai pernyataan menyatakan tidak mengizinkan Amerika menggunakan wilayah mereka terhadap Iran harus memahami bahwa tidak ada sesuatu yang luput dari pengamatan kami," tulis Abdollahi melalui akun X, dilansir dari Fars News Agency pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Ia menyoroti bahwa dukungan logistik maupun operasional bagi pasukan Amerika Serikat di kawasan akan dianggap sebagai bentuk permusuhan langsung terhadap Teheran.

"Setiap bentuk bantuan dan fasilitasi kepada militer Amerika yang agresor akan dipandang sebagai keterlibatan dengan pasukan militer Amerika," tegasnya.

Kondisi di lapangan semakin memanas seiring tenggat waktu nota kesepahaman (MoU) damai 60 hari yang ditandatangani pada 17 Juni lalu berakhir tanpa kesepakatan akhir. Perselisihan utama bersumber dari pengawasan Selat Hormuz serta kebebasan jalur pelayaran internasional.

Seorang pejabat Iran yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Reuters bahwa Teheran siap bertindak tegas jika upaya diplomasi gagal total.

"Entitas Iran harus siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas, karena Iran akan siap untuk mengambil keputusan dan bertindak atas keputusan-keputusan sulit," kata pejabat tersebut pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa Amerika Serikat diberi waktu beberapa minggu untuk menerapkan seluruh ketentuan perjanjian sebagai syarat melanjutkan dialog.

"Dalam jangka waktu singkat beberapa minggu yang ditetapkan Iran, semua ketentuan perjanjian harus diimplementasikan oleh AS. Ini adalah prasyarat untuk negosiasi lebih lanjut dengan AS," kata pejabat Iran tersebut kepada Reuters.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan ketahanan negaranya menghadapi tekanan militer dan negosiasi dari Washington.

"Kami bertempur dengan kekuatan, dan kami bernegosiasi dengan kekuatan," ucap Araghchi, seperti dikutip Anadolu Agency pada Selasa, 18 Agustus 2026.

Ia menyebut pihak lawan yang menuntut penyerahan diri pada akhirnya meminta negosiasi setelah pertempuran berlangsung panjang.

"Mereka yang menginginkan penyerahan tanpa syarat, tak lama setelah perang dimulai, memohon untuk dilakukan negosiasi," ujar Araghchi.

Merujuk laporan Financial Times, Teheran juga mempertimbangkan sasaran aset militer AS di Bulgaria dan Siprus jika konflik meluas ke Eropa. Sementara itu, Uni Emirat Arab membekukan seluruh transaksi keuangan dengan Iran setelah mendeteksi peluncuran dua rudal balistik ke wilayah perairan mereka.

Di pihak lawan, Presiden AS Donald Trump menegaskan tidak terburu-buru dalam mengakhiri konflik ini dan menyerukan agar Teheran menghentikan perlawanan.

"Saya tidak punya jadwal waktu. Saya tidak terburu-buru," ucapnya, seperti dikutip Al Jazeera dalam wawancara bersama Fox News pada Senin, 17 Agustus 2026.

Trump menepis peluang negosiasi ulang dalam waktu dekat dan menegaskan prioritas utama Washington di platform Truth Social.

"Tujuan nomor satu adalah, dan akan selalu, bahwa Iran tidak dapat memiliki dalam bentuk apa pun, senjata nuklir," tegas Trump.

Ketegangan ini berimbas pada pengetatan jalur pelayaran Selat Hormuz, di mana sebuah kapal kargo terserang awal pekan ini hingga menewaskan satu awak kapal. Trump juga mengancam akan menguasai Selat Hormuz secara penuh serta mengurangi latihan militer bersama Korea Selatan untuk memfokuskan sumber daya ke Timur Tengah.