Pramono Anung Lantik Tujuh Pejabat Baru di Pemprov DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 19 Agustus 2026, di Balai Kota Jakarta.

Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di Pemprov DKI Jakarta. Rotasi dan mutasi pejabat dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara dan keputusan gubernur yang terbaru.

Pramono menjelaskan bahwa tujuan utama dari pergantian ini adalah untuk meningkatkan kecepatan kerja tim di Balai Kota Jakarta.

"Kenapa diganti? Dalam rangka untuk penyegaran dan juga membuat secara menyeluruh timnya lebih inilah. Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini kan selalu harus ada penyempurnaan," ujar Pramono Anung.

Ia menggambarkan rotasi pejabat seperti pemain sepak bola yang bisa ditempatkan di posisi berbeda sesuai kebutuhan organisasi.

"Saya mengibaratkan seperti pemain bola ya, kadang-kadang main di kanan, di kiri, dan sebagainya," tambahnya.

Pramono menegaskan pentingnya percepatan pengambilan keputusan dalam organisasi Balai Kota sebagai fokus utama setelah pelantikan.

"Tetapi intinya saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada speed up, ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya. Karena bagi saya itu menjadi hal yang penting," kata Pramono.

Saat memberikan arahan kepada pejabat baru, Pramono menekankan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghindari keputusan di luar payung hukum.

"Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan," ujar Pramono.

Ia menambahkan bahwa pengambilan keputusan di Balai Kota selalu dilakukan melalui rapat resmi, dan dirinya tidak pernah mengambil keputusan di luar forum tersebut.

"Karena hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat," ungkapnya.

Proses pengambilan keputusan yang transparan ini membuat semua pihak yang terlibat mengetahui hasil dan harus segera mengeksekusinya.

"Ini adalah hal yang menjadi transparan, semua orang tahu dalam pengambilan keputusan. Tinggal begitu diputuskan, harusnya segera dijalankan," kata Pramono.

Selain itu, Pramono memastikan bahwa penunjukan tujuh pejabat ini telah melalui proses penilaian dan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara agar sesuai ketentuan tanpa celah masalah.

"Oh iya, ada (penilaian). Dan kita menggunakan manajemen talenta, kemudian kita berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional," ujarnya.

"Karena saya enggak mau ada celah sedikit pun untuk dipermasalahkan," tutup Pramono.

Adapun tujuh pejabat yang dilantik yaitu Abdul Khalit sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Mochamad Abbas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah, M Matsani sebagai Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Fajar Eko Satriyo sebagai Kepala Biro Pemerintahan, Muhammad Herizkianto sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan, Indra Patrianto sebagai Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Faisal Syafruddin sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman.