Iran Tolak Konsesi Tambahan dan Gencatan Senjata Sementara Amerika Serikat

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Teheran menolak memberikan konsesi tambahan kepada Amerika Serikat meskipun Washington terus meningkatkan tekanan diplomatik dan militer pada Rabu (19/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf melalui unggahan berbahasa Inggris di akun media sosial X pribadinya. Fars News Agency dan Republika mengabarkan penegasan itu merespons perubahan pendekatan AS yang mencoba memeras Iran demi kesepakatan baru.

"Amerika berpikir bahwa dengan memberikan lebih banyak tekanan kepada Iran, mereka dapat memperoleh konsesi yang tidak pernah menjadi bagian dari teks kesepahaman," kata Ghalibaf, Ketua Parlemen sekaligus kepala perunding Iran.

Ghalibaf menilai Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Menteri Perang Pete Hegseth tidak berada pada posisi yang mampu menghasilkan kompromi yang diharapkan Washington. Ia mengkritik keras kemampuan kedua pejabat dalam kabinet AS tersebut.

"Bessent dan Hegseth sama sekali tidak berada pada level untuk melakukan hal-hal seperti itu," kata Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Kritik tajam terus dilontarkan pejabat Teheran terhadap strategi diplomatik AS yang dinilai tidak realistis. Ghalibaf meminta pihak Washington untuk berhenti menyebarkan narasi semu mengenai penyelesaian krisis regional tersebut.

"Jangan menunggu tim badut ini melakukan keajaiban dan tiba-tiba mengeluarkan kelinci dari topi seperti pesulap untuk menyelamatkan Anda dari krisis yang Anda ciptakan sendiri," kata Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Ghalibaf memperingatkan bahwa langkah memenjarakan Iran dalam skenario tekanan tinggi tidak akan membuahkan hasil. Ia mendesak pemerintah AS agar menyadari batas kemampuan para pejabatnya.

"Amerika mengira menekan Iran lebih keras akan menghasilkan konsesi yang tidak pernah menjadi bagian dari kesepakatan. Bessent dan Hegseth sudah jauh di luar kemampuan mereka. Berhentilah berharap mereka tiba-tiba menemukan solusi ajaib untuk membereskan kekacauan yang kalian buat sendiri," kata Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengaku telah memuka saluran komunikasi rahasia langsung dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melalui Presiden Kurdistan Irak, Nechirvan Barzani, guna melancarkan negosiasi. Langkah tak lazim itu dikonfirmasi usai laporan Axios menyebut pejabat AS melangkahi negosiator resmi Iran untuk menghubungi Jenderal Ahmad Vahidi.

"Mereka pemain poker yang hebat, tetapi mereka sekarat," kata Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat diwawancarai Fox News mengenai komunikasi rahasia tersebut.

Sementara itu, sikap tegas juga ditunjukkan oleh pihak Kementerian Luar Negeri Iran dalam menanggapi tawaran mediasi internasional. Dilansir dari Antara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran menolak opsi gencatan senjata jangka pendek yang dinilai tidak menyelesaikan akar masalah.

"Beberapa negara telah menawarkan untuk menjalin hubungan dan menjadi mediator. Jawaban kami kepada mereka semua sangat jelas: kami tidak menginginkan gencatan senjata, kami membutuhkan perang ini berakhir," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran seperti dikutip dari Fars News.

Araghchi menekankan bahwa skenario penghentian pertempuran singkat hanya akan membuka ruang bagi ketegangan baru di masa depan. Iran menuntut penyelesaian konflik secara menyeluruh dan permanen.

"Kami tidak membutuhkan perang 12 hari yang berakhir dengan gencatan senjata, tetapi kemudian terulang kembali beberapa bulan kemudian," kata Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran.

Konflik bersenjata antara kedua negara sempat mereda lewat nota kesepahaman pada 18 Juni. Namun, pada 8 Juli, Trump mengumumkan gencatan senjata tidak berlaku lagi dan melancarkan serangan udara balasan usai CENTCOM menuding Iran mengganggu kapal komersial di Selat Hormuz.