Mendagri Tito Karnavian Tinjau Bencana Gempa Bumi di NTT

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat mendampingi masyarakat serta pemerintah daerah dalam mengatasi dampak bencana gempa bumi yang menerjang Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak Sabtu (15/8/2026). Pihaknya mendatangi lokasi terdampak bersama sejumlah pejabat kementerian dan BUMN, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Rabu (19/8/2026).

"Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya," terang Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat peninjauan Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi di Maumere, Kabupaten Sikka. Selama lima hari kunjungan di NTT, penanganan difokuskan pada supervisi penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) agar penyaluran anggaran berjalan tepat sasaran.

Fokus tahap awal penanganan pascabencana diarahkan pada penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar masyarakat. Sektor yang diprioritaskan meliputi jaringan listrik, fasilitas telekomunikasi, ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM), penyaluran logistik, hingga penanganan korban luka maupun meninggal dunia.

Bantuan logistik berupa tenda dan makanan cepat saji langsung disalurkan saat peninjauan di Kabupaten Manggarai Timur. Kemendagri juga menyerahkan santunan senilai Rp 15 juta bagi ahli waris korban jiwa, dua unit genset, 10 unit velbed, dana tunai Rp 200 juta untuk dua desa, serta bantuan pribadi untuk fasilitas pendidikan.

Pemerintah daerah diminta menyegera proses pendataan dampak kerusakan pada infrastruktur rumah tinggal, tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan sarana publik lainnya.

"Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," ujar Tito.

Peninjauan berlanjut ke Kabupaten Ende dan Nagekeo. Kemendagri menerjunkan tim Ditjen Dukcapil untuk memfasilitasi penerbitan ulang dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran yang rusak atau hilang. Koordinasi interkementerian juga dilakukan bersama Kementerian ATR/BPN serta Kepolisian RI guna pemulihan dokumen pertanahan, BPKB, STNK, dan SIM milik warga.

Saat melintasi Kabupaten Sikka, penyerahan bantuan tunai sebesar Rp 200 juta dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat Pulau Palue, disamping santunan Rp 15 juta bagi ahli waris korban meninggal dunia di Kelurahan Kota Uneng.

Pemberian data kerusakan yang terverifikasi menjadi syarat vital guna memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi fisik bangunan.

"Dari Dinas Kesehatan kan bisa komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Kalau fasilitas pendidikan nanti Menteri Dikdasmen. Iya. Dan bangunan pemerintah nanti kita minta ya (Kementerian) PU," tutupnya saat mengunjungi Posko Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik Kabupaten Sikka.