OJK Lantik Deputi Komisioner Bursa Mineral dan Komoditas Strategis

Otoritas Jasa Keuangan melantik Henry Rialdi sebagai Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis pada Rabu (19/8/2026). Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Pelantikan pengawas baru ini menjadi langkah awal OJK dalam membangun kerangka regulasi, pengawasan, serta pengembangan ekosistem BMKS, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Kehadiran struktur pengawasan ini ditujukan untuk meminimalisasi praktik manipulasi harga dalam perdagangan komoditas nasional.

Peran BMKS diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan menciptakan mekanisme perdagangan yang lebih transparan dan efisien.

"Harapan negara sangat besar akan suksesnya bursa mineral dan komoditas strategis ini. Banyak sekali kita mendengarkan harapan banyak pihak, terutama dari Bapak Presiden, bahwa nantinya bursa ini yang akan menjawab banyak hal, terutama terkait praktik transfer pricing dan under-invoicing yang sangat merugikan bangsa Indonesia," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis dan mineral di tingkat global. Namun, potensi ekonomi tersebut dinilai belum optimal karena penetapan harga belum berlangsung di dalam negeri.

Melalui pembentukan BMKS, pemerintah menargetkan peningkatan tata kelola perdagangan agar mampu mendorong pembentukan harga yang transparan serta mengoptimalkan nilai tambah bagi industri domestik.

"Tentunya kita perlu mempersiapkan sejak awal, mulai dari POJK, pengaturan, hingga pengawasan, agar kehadiran BMKS dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan mandat yang diberikan kepada OJK," terang Friderica Widyasari Dewi.

Mandat pengawasan BMKS oleh OJK juga sempat disinggung Presiden dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026. Penunjukan ini mempertegas komitmen lembaga dalam mengawal tata kelola perdagangan mineral yang berintegritas dan berbasis manajemen risiko.