Pemerintah Pangkas Kuota BBM Subsidi 2027 Jadi 20 Juta Kiloliter

Pemerintah menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 20,09 juta kiloliter dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka ini mengalami penurunan drastis sekitar 58,51 persen dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai 48,43 juta kiloliter.

Penurunan volume tersebut secara mendasar dipengaruhi oleh penyesuaian asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang dipatok sebesar 75 dolar AS per barel pada RAPBN 2027, lebih rendah dari kondisi saat ini di kisaran 83 dolar AS per barel. Meski kuota fisik dipangkas, total alokasi anggaran subsidi energi justru naik 20,1 persen menjadi Rp272,94 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp227,25 triliun.

Peningkatan anggaran tersebut mencakup subsidi jenis BBM tertentu senilai Rp28,7 triliun, LPG 3 kg sebesar Rp114,1 triliun, serta subsidi listrik Rp130,1 triliun. Secara rinci, kuota BBM bersubsidi tahun 2027 terdiri atas minyak solar sebanyak 19,55 juta kiloliter dengan subsidi tetap Rp1.000 per liter dan minyak tanah sebesar 539 ribu kiloliter, sedangkan volume LPG 3 kg ditargetkan 8,94 juta kg.

Pengendalian penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite menjadi salah satu langkah prioritas pemerintah demi memastikan anggaran negara tersalurkan secara lebih tepat sasaran.

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto memberikan penjelasan mengenai kebijakan tersebut di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," kata Ferry Ardiyanto.

Ferry Ardiyanto menegaskan keterkaitan kebijakan pengendalian tersebut dengan alokasi anggaran di masa mendatang.

"Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," ujar Ferry Ardiyanto.

Di sisi lain, pemerintah memastikan rencana pengendalian konsumen Pertalite tidak diikuti dengan penyesuaian harga jual di masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan resmi pada Rabu (12/8/2026) mengenai arahan pembatasan distribusi Pertalite.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya Yudhi Sadewa menerangkan bahwa pelaksanaan skema baru ini akan disimulasikan secara hati-hati.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya Yudhi Sadewa.

Mengenai kaitan antara asumsi makro perekonomian dan penurunan kuota volume BBM subsidi, Menteri Keuangan memberikan penjelasan tambahan usai konferensi pers Nota Keuangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (14/8/2026).

"Belum, itu kan pasti karena subsidi harga BBM-nya turun. Eh, asumsi BBM-nya turun tahun depan berapa? 75 dollar ASper barrel. Kan sekarang 83 dollar As. Jadi itu otomatis kan kalau volumenya naik sedikit pun kalau harganya turun segitu ya subsidinya cenderung turun," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya Yudhi Sadewa juga menekankan bahwa penyesuaian angka kuota BBM subsidi pada RAPBN 2027 murni mengacu pada perhitungan kondisi saat ini.

"Belum, belum. Itu belum. Itu dengan keadaan yang sekarang," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah terus mematangkan mekanisme penyaluran agar kelompok masyarakat mampu tidak lagi menikmati fasilitas BBM bersubsidi.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," ucap Purbaya Yudhi Sadewa.

Prinsip keadilan penyaluran subsidi energi ini selaras dengan kebijakan efisiensi dan reformasi subsidi yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan keprihatinannya terkait ketidaktepatan sasaran distribusi BBM subsidi selama ini.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," tutur Bahlil Lahadalia.

Langkah efisiensi BBM fosil juga diperkuat oleh komitmen Kepala Negara dalam mendorong transisi energi bersih melalui program percepatan kendaraan listrik nasional.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan energi nasional dalam pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di DPR.

"Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Untuk itu, Pemerintah yang saya pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional," kata Prabowo Subianto.

Pemerintah menyiapkan insentif untuk 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri, yang diproyeksikan mampu memangkas biaya transportasi harian masyarakat hingga 50 persen sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor energi.