Ekonom CELIOS Kritik Target Pertumbuhan Ekonomi Delapan Persen Pemerintah

Target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen yang sering disampaikan pemerintah menuai kritik tajam dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) karena dinilai lebih mencerminkan optimisme politik dibandingkan strategi ekonomi sektor riil.

Kritik tersebut muncul setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 20 Mei 2026. Angka delapan persen tersebut dinilai terlalu ambisius mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia mandek di kisaran lima persen selama satu dekade terakhir.

Direktur Fiscal Justice Center CELIOS, Dr. Media Wahyudi Askar menilai pidato kepresidenan terbaru yang membingkai situasi negara di bawah bayang-bayang ancaman geopolitik dan perang global menunjukkan pola lama. Pemerintah dianggap memanfaatkan narasi nasionalisme pembangunan dengan memposisikan APBN sebagai benteng menghadapi kekacauan dunia.

Menurut laporan VOI pada Rabu, 20 Mei 2026, terdapat kontradiksi dalam pernyataan pemerintah yang menggunakan narasi ketat namun di sisi lain berusaha keras menenangkan pasar.

"Namun, ada kontradiksi di sini. Di satu sisi, narasinya sesangar itu, tetapi pada saat yang sama, presiden berusaha keras untuk menenangkan pasar," kata Wahyudi.

Situasi stagnasi ekonomi saat ini diperparah oleh munculnya kecenderungan ketidakpercayaan publik terhadap data yang dirilis oleh pemerintah. Wahyudi menjelaskan bahwa lonjakan pertumbuhan hingga delapan persen membutuhkan industrialisasi skala besar, lonjakan produktivitas masif, serta efisiensi birokrasi yang radikal.

"Untuk bisa melompat ke 8 persen, Indonesia membutuhkan industrialisasi skala besar, lonjakan produktivitas yang masif, dan efisiensi birokrasi yang radikal," jelas Wahyudi.

Kritik terbesar diarahkan pada peta jalan pencapaian target yang dinilai tidak menjelaskan secara konkret mengenai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Wahyudi meragukan efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lembaga superholding Badan Pengelola Investasi Danantara yang belum menunjukkan pergerakan nyata dalam setahun terakhir.

"Pidato tersebut tidak menjelaskan apa sebenarnya mesin pertumbuhannya. Apakah MBG? Saya tidak begitu yakin. Kalau Danantara, dalam setahun terakhir ini belum berjalan ke mana-mana," ujar Wahyudi.

Bagi para investor dan pelaku usaha yang memahami dinamika di lapangan, target pertumbuhan tersebut dianggap masih sebatas retorika pemerintah.

"Itu lebih merupakan optimisme politik daripada strategi ekonomi yang berbasis pada sektor riil," kata Media Wahyudi Askar.