Donald Trump Batasi Latihan Militer AS Korsel Ulchi Freedom Shield

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Pentagon membatasi skala keterlibatan pasukan militer Amerika Serikat dalam latihan bersama Ulchi Freedom Shield bersama Korea Selatan pada Minggu (16/8). Keputusan ini memicu kekhawatiran keamanan di kawasan Asia Timur Laut, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Trump memangkas partisipasi dalam latihan tahunan yang berlangsung hingga 27 Agustus tersebut dengan alasan efisiensi biaya. Pembatasan ini diumumkan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan pihak pemerintah Korea Selatan.

Langkah mendadak tersebut diambil di tengah meningkatnya ketegangan kawasan setelah Korea Utara melakukan serangkaian uji coba rudal. Pyongyang sebelumnya mengancam akan menerapkan tingkat baru penangkalan nuklir dan menyebut latihan tersebut sebagai persiapan invasi.

Trump menilai kehadiran militer Amerika Serikat dalam skala penuh justru mengirimkan sinyal bermusuhan kepada Pyongyang. Ia mengklaim pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah merespons tawarannya untuk melanjutkan kembali negosiasi diplomatik.

Sejumlah akademisi mengkritik langkah pengurangan latihan militer gabungan tersebut. Pengurangan komitmen dinilai memperlemah daya tangkal aliansi di tengah menguatnya posisi militer Korea Utara yang mendapat dukungan dari Rusia.

"Penghematan biaya dari pengurangan latihan ini marjinal, sementara manfaat diplomatik bagi hubungan dengan Korea Utara masih diragukan," kata Leif-Eric Easley, Profesor Studi Internasional di Ewha Womans University, Seoul.

Easley menilai Pyongyang saat ini fokus memodernisasi militer dan memanfaatkan aliansinya dengan Moskow dibanding merespons penawaran diplomasi.

"Unggahan terbaru Trump di media sosial tentang Kim Jong Un menunjukkan kesediaan untuk kembali terlibat, tetapi Korea Utara sibuk meraup keuntungan dari perang Rusia melawan Ukraina sembari memodernisasi militernya sendiri," ujar Leif-Eric Easley, Profesor Studi Internasional di Ewha Womans University, Seoul.

Easley menambahkan bahwa kebijakan pemangkasan ini berisiko mengganggu koordinasi internal aliansi kedua negara.

"dapat merusak koordinasi aliansi, memperlambat proses Korea Selatan mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas pertahanannya sendiri, dan melemahkan penangkalan terhadap kemungkinan konflik di Asia," kata Leif-Eric Easley, Profesor Studi Internasional di Ewha Womans University, Seoul.

Pengamat militer dari Universitas Cornell menyoroti ketegangan armada laut Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah yang memengaruhi pengerjaan operasi di Pasifik.

"Mengurangi komitmen terhadap latihan dengan Korea Selatan kemungkinan mencerminkan pengurangan yang bagaimanapun tak terhindarkan," kata David Silbey, Profesor Sejarah Militer dan Kebijakan Pertahanan di Cornell University.

Pemerintah Korea Selatan menegaskan komitmennya untuk memelihara aliansi pertahanan. Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menginstruksikan penguatan kapasitas pertahanan mandiri dalam rapat Kabinet pada Selasa.

"Ketika kita memperkuat kekuatan kita, nilai dan arti penting kita sebagai sekutu akan semakin besar," kata Lee Jae Myung, Presiden Korea Selatan.

Keputusan pembatasan skala latihan ini mendapat penolakan keras dari kalangan legislator di Washington.

"keputusan bodoh dan serampangan yang dibuat Presiden Trump dan pemerintahannya yang kacau," kata Jack Reed, Senator Partai Demokrat Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Senator Reed menilai kebijakan tersebut memberikan panggung keuntungan politik bagi pihak lawan.

"Kim Jong Un telah meraih kemenangan propaganda dan Korea Selatan, salah satu sekutu terkuat kita, dihukum tanpa alasan selain ego pribadi Trump," ujar Jack Reed, Senator Partai Demokrat Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Kekhawatiran publik atas perubahan sikap diplomatik Washington turut disampaikan oleh mantan politikus Korea Selatan.

"Orang-orang cemas," kata Kim Sang-woo, Anggota Dewan Kim Dae-jung Peace Foundation.

Kim menjelaskan bahwa masyarakat mengkhawatirkan ancaman penarikan pasukan dan tekanan ekonomi yang pernah diutarakan Trump.

"Trump mengancam akan menarik pasukan Amerika Serikat selama masa jabatan pertamanya kecuali Korea Selatan membayar lebih banyak untuk mempertahankan mereka di sini, ia mengenakan tarif besar terhadap ekspor kami ke Amerika Serikat, dan sekarang ia mendekati Korea Utara dengan cara yang menunjukkan keinginannya membangun hubungan baru dan menandatangani perjanjian damai yang mengakhiri Perang Korea," ujar Kim Sang-woo, Anggota Dewan Kim Dae-jung Peace Foundation.

Ia menambahkan bahwa posisi posisi tawar Pyongyang saat ini jauh lebih kuat dibandingkan saat perundingan pada 2019.

"Terakhir kali Kim Jong Un berunding dengan Trump, di Vietnam pada 2019, Korea Utara berada dalam posisi lemah," kata Kim Sang-woo, Anggota Dewan Kim Dae-jung Peace Foundation.

Kondisi geopolitik saat ini memberi Pyongyang dukungan pasokan energi dan bantuan militer yang signifikan dari sekutu barunya.

"Hari ini, Kim telah membangun aliansi kokoh dengan Rusia yang memberinya teknologi militer, pasokan energi, dan bantuan ekonomi. Cina juga tengah menjangkau Korea Utara karena tidak ingin sepenuhnya kehilangan peran," ujar Kim Sang-woo, Anggota Dewan Kim Dae-jung Peace Foundation.

Faktor-faktor geopolitik tersebut dinilai membuat Korea Utara tidak lagi bergantung sepenuhnya pada akses perundingan dengan Washington.

"Saat ini, Kim berada dalam posisi yang sangat nyaman dan Anda bisa berpendapat bahwa dia tidak lagi membutuhkan Amerika Serikat," kata Kim Sang-woo, Anggota Dewan Kim Dae-jung Peace Foundation.

Ia menekankan skeptisisme publik Korea Selatan terhadap niat baik diplomasi dari pihak tetangga utaranya tersebut.

"Namun, bagi sebagian besar masyarakat Korea Selatan, persoalannya jauh lebih mendasar: kami memang tidak mempercayai Korea Utara," ujar Kim Sang-woo, Anggota Dewan Kim Dae-jung Peace Foundation.