Menkeu Soroti Koordinasi Penanganan Gempa di NTT yang Masih Lambat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti lambatnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal ini muncul setelah laporan bahwa sejumlah wilayah terdampak, seperti Kelurahan Pota di Sambi Rampas, Manggarai Timur, belum menerima bantuan yang memadai.

Purbaya menyatakan bahwa Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dana yang cukup agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat menjalankan tugasnya tanpa hambatan.

"Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," ujar Purbaya dalam keterangan video yang diterima pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Ia juga mengkritik koordinasi yang kurang efektif antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pemerintah pusat. Saat menanyakan langsung ke BPBD di lapangan, Purbaya mendapati banyak pihak yang belum mengetahui kondisi sebenarnya.

Menurutnya, memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sangat penting agar bantuan dapat segera tersalurkan kepada masyarakat terdampak.

"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya. Jadi, mereka mesti memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan," tutur Purbaya.

Purbaya memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi maupun aduan yang masuk dan akan berkoordinasi langsung dengan BNPB untuk mempercepat penanganan bencana.

"Jadi nanti kita akan informasikan tadi, informasi yang Anda kasih ke BNPB untuk lebih cepat melihat daerah tersebut sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik," jelasnya.

Informasi ini dikutip dari Detik Finance sebagai bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan bencana gempa di NTT yang masih menemui kendala koordinasi di tingkat daerah.