KemenPAN-RB Dorong Reformasi Birokrasi dan Layanan Digital ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan birokrasi harus mempercepat pencapaian cita-cita bangsa pada acara Indonesia Punya Kita, Rabu (19/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Rini menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh pada sistem tata kelola serta peningkatan performa kinerja organisasi dalam struktur pemerintahan.

"Kalau bicara birokrasi itu harus menjadi bagian dari percepatan cita-cita Bangsa Indonesia. Bukan sebagai, birokrasi sebagai bagian yang memperlambat," kata Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Langkah perbaikan internal dinilai menjadi fondasi utama sebelum mengoptimalkan fungsi pelayanan publik.

"Pertama, dari mesin birokrasinya. Mesin birokrasi itu, bagaimana organisasinya, bagaimana performance kinerjanya, kemudian juga dari tata kelolanya (perlu diperbaiki)," ungkap Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Selain pembenahan kelembagaan, integritas serta kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terus didorong mengingat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.

"Yang kedua adalah strateginya terhadap manusianya. Jadi, manusianya harus kita perbaiki, talentanya sistematik kita perbaiki. Kemudian bagaimana kita mendorong integritas dari para ASN," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Pemanfaatan teknologi digital turut diterapkan untuk memberikan skema layanan yang lebih cepat, efisien, dan ramah bagi pengguna.

"Makanya, salah satu program saya adalah melakukan layanan digital. Layanan pemerintah digital. Kemudian yang terakhir adalah memberikan layanan yang multikanal," jelas Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Kehadiran negara diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kemudahan akses layanan di berbagai lini.

"Jadi, dari antara keseluruhan ini sebenarnya, kalau kita memaknai birokrasi dalam Kemerdekaan ini, dalam bayangan saya adalah masyarakat itu menjadi dimudahkan mendapatkan layanan dari pemerintah. Negara itu harus selalu hadir. Jadi, masyarakat itu harus melihat bahwa 'oh, ternyata saya mendapatkan layanan yang mudah'," sambung Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

KemenPAN-RB juga menyediakan kanal pengaduan resmi LAPOR! yang terintegrasi untuk menampung kritik serta laporan kendala pelayanan dari warga.

"Kita juga menyediakan yang namanya LAPOR!. Namanya itu LAPOR! www.lapor.co.id. Jadi, kita bisa buka, masyarakat kalau mau pengaduan-pengaduan, kita bisa masuk ke dalam LAPOR! itu," kata Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Sistem pengaduan online tersebut saat ini telah terhubung ke ratusan instansi guna memastikan penyelesaian masalah secara responsif.

"Jadi, kalau misalnya ada keluhan tentang layanan masyarakat, bisa www.lapor.co.id itu sudah tersambung dengan lebih dari 500 instansi pemerintah," tutur Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Di samping saluran digital, penyediaan fasilitas fisik seperti Mal Pelayanan Publik terus diperluas di pelbagai daerah.

"Kita sudah bikin lebih dari 313 Mal Pelayanan Publik," ungkap Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.

Seluruh inovasi dan integrasi kanal layanan tersebut ditujukan penuh untuk mengoptimalkan mutu pelayanan kepada masyarakat luas.

"Karena saya melihat bahwa apa pun yang kita kerjakan itu, tentunya ujungnya adalah bagaimana kita memberikan layanan kepada masyarakat," tutup Rini Widyantini, Menteri PAN-RB.