Indonesia Capai Kesepakatan Tarif Timbal Balik dengan Amerika Serikat

Nilai perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat melonjak hampir 18 persen setelah pemerintah berhasil mencapai kesepakatan perjanjian tarif timbal balik. Capaian ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di acara Industrial Summit 2026, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Airlangga menjelaskan bahwa langkah diplomasi ekonomi tersebut menjadi penopang strategis bagi stabilitas perdagangan nasional di tengah membayangnya ketidakpastian global dan eskalasi perang dagang antarnegara adidaya. "Saya tidak ingin membahas soal perang dagang secara mendalam, namun menurut saya Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait tarif imbal balik," kata Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Peningkatan volume perdagangan bilateral tersebut dinilai sebagai sebuah kondisi luar biasa di saat banyak negara lain justru mengalami defisit atau hambatan akibat konflik dagang global.

"Hal ini merupakan suatu anomali, terlepas dari adanya perang dagang, perdagangan kita dengan AS justru meningkat hampir 18%," ucap Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Selain diplomasi dengan Negeri Paman Sam, pemerintah Indonesia juga aktif mendorong kemitraan strategis lain, termasuk Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Salah satu kerja sama besar CEPA kita adalah dengan Uni Eropa, yang diharapkan pada bulan September atau akhir tahun ini dapat diratifikasi oleh Parlemen Uni Eropa," ujar Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Proses perundingan IEU-CEPA sempat menghadapi kendala teknis terkait ketersediaan dokumen resmi yang umumnya diwajibkan menggunakan bahasa lokal negara-negara anggota Uni Eropa, bukan hanya bahasa Inggris.

"Meskipun terdapat kendala tidak umum karena dokumen hanya disediakan dalam Bahasa Inggris, kami mencoba menjadikannya kompromi dengan negara-negara Uni Eropa agar dapat diimplementasikan pada awal tahun depan," jelas Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hingga saat ini, Indonesia tercatat telah memiliki sekitar 25 perjanjian kerja sama ekonomi internasional dan sedang menyelesaikan 13 negosiasi kerja sama baru sebagai bagian dari strategi menghadapi dinamika global. "Jadi, menurut saya saat ini kita hidup di dunia global yang penuh tantangan. Kita menghadapi pandemi, perang, dan berbagai peristiwa yang terjadi secara bertubi-tubi dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun terakhir; namun, kita tetap harus mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat kita," papar Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.