Mantan Menhan Ukraina Desak Pemilu Saat Perang karena Korupsi Merajalela

Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, mengkritik sistem pemerintahan negaranya dan mendesak penyelenggaraan pemilu di tengah perang, dalam pidato video pada Selasa (18/8/2026), menantang larangan undang-undang Ukraina saat status darurat perang berlangsung. Fedorov menilai Ukraina mengalami krisis kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang dalam serta mengkritik korupsi pejabat yang merugikan upaya perang.

"Sistem lama terlalu sering hidup menurut aturannya sendiri.

Sistem itu melindungi dirinya sendiri. Sistem itu takut akan perubahan," ujar Fedorov.

Dia menilai reformasi pengadaan alat utama sistem persenjataan yang dilakukannya menjadi penyebab pemecatannya sebagai Menteri Pertahanan pada Juli 2026, enam bulan setelah dilantik.

"Demokrasi tidak boleh disandera oleh Rusia," kata Fedorov. "Kita harus menemukan mekanisme yang legal, aman, dan realistis yang memungkinkan Ukraina memperbarui proses demokrasi penuhnya, bahkan dalam kondisi perang yang panjang," lanjutnya.

Fedorov menegaskan bahwa rakyat Ukraina sudah siap untuk negara yang berbeda dan layak bagi rakyatnya. Pernyataan ini muncul saat Presiden Volodymyr Zelensky mengonfirmasi permintaan pengesahan Menteri Pertahanan baru, Yevhenii Khmara, pada Rabu (19/8/2026).

Fedorov, yang pernah menjadi sekutu dekat Zelensky dan menteri termuda dalam sejarah Ukraina, dikenal berperan memelopori skema perang berbasis drone dan berjanji merombak sistem pertahanan berbasis data. Setelah pemecatannya, Fedorov mengkritik Panglima Angkatan Bersenjata Oleksandr Syrskyi terkait tingginya angka gugurnya prajurit di garis depan, memicu gelombang protes ribuan warga di Kyiv mendukung Fedorov dan menuntut pencopotan Syrskyi. Presiden Zelensky sempat berdalih pemecatan Fedorov karena ketidakmampuan bekerjasama dengan Syrskyi, namun akhirnya mencopot Syrskyi akibat tekanan publik.

Aksi demonstrasi dukungan terhadap Fedorov tetap berlangsung sebulan terakhir dengan sekitar dua ribu peserta tiap minggu di Kyiv.

Meski Fedorov belum menyatakan akan ikut pemilu, jajak pendapat terbaru menunjukkan peluangnya mengalahkan Zelensky dalam pemungutan suara dua putaran. Hingga saat ini, Kantor Kepresiden Ukraina belum memberikan komentar resmi terkait pidato dan desakan Fedorov.