Menteri LH Jumhur Hidayat Tegaskan Adaptasi Iklim Pilar Utama di BRICS

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menegaskan bahwa persoalan perubahan lingkungan merupakan pilar utama pembangunan nasional dan bukan sekadar agenda pinggiran bagi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum pertemuan menteri lingkungan negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pertemuan tingkat menteri tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara dari total 11 anggota BRICS. Forum dibuka dengan penyampaian dari Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India Shri Bhupender Yadav sebelum diteruskan oleh paparan dari Menteri LH Indonesia.

Dalam sesi pemaparannya, Jumhur menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap sejumlah negara maju ber-ekonomi besar yang dinilai mundur dari tanggung jawab kolektif penanganan polusi, meskipun aktivitas ekonomi mereka menyumbang porsi emisi global yang signifikan. Ia menekankan bahwa kerentanan kondisi geografis menuntut Indonesia untuk berada di garda terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran," kata Jumhur.

Pengelolaan sumber daya alam dan pencegahan degradasi lingkungan disebutnya bakal menentukan keberlanjutan pembangunan serta menjaga kemakmuran nasional dalam jangka panjang. Langkah strategis penanganan ini diwujudkan melalui pemberlakuan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia tangguh iklim guna mendukung Visi Indonesia Emas 2045.

"Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.

Perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah darat maupun laut turut digarisbawahi sebagai fondasi ekosistem yang sehat. Indonesia tercatat memiliki kekayaan hayati melimpah, mencakup lebih dari 300 ribu spesies yang mencakup 9,7% tumbuhan berbunga dunia, 14% mamalia, 18,6% burung, serta keberadaan wilayah perairan di jantung Segitiga Karang.

Wilayah Indonesia juga menampung 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global, serta 10% spesies karang dunia. Guna mendukung upaya mitigasi berbasis masyarakat, Jumhur turut mengenalkan sejumlah praktik tradisional nusantara seperti sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan hukum adat Awig-awig di Bali.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," pungkas Jumhur.