BNPP Gelar Upacara HUT Ke 81 RI Di PLBN Sebatik Nunukan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menggelar Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Tasbara PLBN Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada Senin (17/8/2026) sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Perhelatan khidmat tersebut mengusung tema 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur' untuk mempertegas pengelolaan perbatasan secara terpadu. Kawasan terdepan negara ini difokuskan sebagai elemen kunci pemerataan pembangunan nasional.

Kelompok Ahli BNPP RI Edi Mardiyanto bertindak sebagai Inspektur Upacara dengan mengenakan busana khas Bugis dan Songkok Recca Bone. Sementara posisi Komandan Upacara dipegang Kapten Hilman Herawan Praskoso dari Satgas Pamtas Yonkav 13 Pamtas Satya.

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP RI, Edi menegaskan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dapat dipandang sebagai kawasan terluar yang tertinggal. Wilayah ini merupakan bagian strategis kedaulatan negara yang memerlukan perhatian berkelanjutan melalui pelayanan publik dan pembangunan.

"Perbatasan bukanlah daerah terluar yang tertinggal, melainkan wajah depan negara. Warga perbatasan berhak mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan ikut mendorong kemajuan bangsa," kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/8/2026).

Pengelolaan perbatasan memerlukan sinergi erat lintas sektor, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelaku usaha, hingga masyarakat setempat. Peningkatan aksesibilitas infrastruktur dan penguatan ekonomi dinilai bakal berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

"Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Infrastruktur harus mendukung ekonomi. Ekonomi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan harus memperkuat kehadiran negara, dan seluruhnya harus memperkuat kedaulatan Indonesia," tegas Edi.

Edi menambahkan bahwa masyarakat di wilayah terdepan harus ditempatkan sebagai penerima manfaat utama pembangunan, bukan hanya dibebani peran menjaga kedaulatan. Oleh karena itu, akses terhadap pelayanan dasar, konektivitas, dan peluang ekonomi harus dijamin secara konsisten.

"Masyarakat perbatasan tidak boleh hanya menjadi penjaga terdepan negara. Mereka harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan," pungkasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah kini menyiapkan Grand Design Transformasi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2026-2045 sebagai peta jalan terintegrasi dua dekade mendatang.