Pemerintah Alokasikan RAPBN 2027 Sebesar Rp4097 Triliun

Pemerintah merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dengan total belanja sebesar Rp4.097,2 triliun pada Jumat (14/8/2026). Kebijakan ekspansif yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta tersebut memprioritaskan alokasi belanja terbesar untuk Badan Gizi Nasional (BGN).

Total pendapatan negara pada RAPBN 2027 ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun, tumbuh 6,8 persen dari perkiraan tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan diproyeksikan menyumbang Rp2.908 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipatok Rp517,4 triliun dan hibah Rp700 miliar.

Target belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun mencakup alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun. Postur anggaran ini menghasilkan defisit senilai Rp671,2 triliun atau setara 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan fiskal pemerintah saat menyampaikan Nota Keuangan di Gedung DPR.

"Defisit ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-sekecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Postur anggaran tahun 2027 dirancang untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta perumahan, ekonomi kerakyatan, hingga penurunan kemiskinan.

Pemerintah menetapkan asumsi makro ekonomi 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan inflasi terkendali di angka 2,5 persen. Nilai tukar rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar AS, sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) diproyeksikan sebesar 75 dolar AS per barel.

Guna mencapai target prioritas, alokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.504,7 triliun. BGN mendapat porsi terbesar senilai Rp240,2 triliun untuk mendanai program makan bergizi gratis kepada 72,1 juta penerima manfaat yang mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan fokus penggunaan belanja pemerintah pusat dalam keterangannya di Direktorat Jenderal Pajak.

"Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Dalam keterangan yang dilaporkan CNBC Indonesia, Purbaya juga menambahkan proyeksi kinerja fiskal mendatang.

"Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Selain BGN, alokasi sepuluh instansi dengan anggaran belanja terbesar mendominasi total porsi K/L dengan total nilai mencapai Rp1.133,58 triliun.

Di samping penetapan postur belanja K/L, pemerintah merencanakan pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditargetkan beroperasi mulai 1 Januari 2027.

Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan pembentukan bursa komoditas tersebut dalam pidatonya.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menegaskan filosofi penggunaan instrumen keuangan negara bagi kesejahteraan masyarakat luas.

"Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Pemerintah berencana mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk memfasilitasi skema kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta strategis nasional.