DPR Utus Anggota Dapil NTT Kawal Penanganan Gempa Bumi

Ketua DPR RI Puan Maharani menugaskan legislator daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan pascagempa, Selasa (18/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Langkah ini diambil guna memastikan koordinasi tanggap darurat berjalan efektif di lokasi bencana.

Penugasan khusus tersebut bertujuan agar para wakil rakyat senantiasa siaga memantau kebutuhan warga terdampak secara langsung. Kehadiran legislator di lapangan diharapkan mempercepat proses penyaluran bantuan dari pusat.

"Kami juga menugaskan teman-teman anggota DPR dari dapil NTT untuk bisa terus berkoordinasi dan standby (siaga) di sana untuk melakukan hal-hal yang diperlukan dan berkomunikasi yang dibutuhkan," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Di samping penyiapan legislator lokal, parlemen menegaskan dukungan penuh bagi seluruh masyarakat yang terdampak musibah tersebut. Penanganan bencana dipastikan melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif.

"NTT tidak sendirian. DPR, Pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insyaallah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana," tutur Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Sebelum penugasan legislator daerah, Satgas Galapana DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal telah meninjau lokasi pada Minggu (16/8). Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas penanganan darurat secara satu komando bersama BNPB dan pemerintah.

Selanjutnya, pimpinan DPR RI dijadwalkan kembali mengunjungi NTT bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kunjungan lanjutan tersebut bertujuan memberikan bantuan sekaligus meninjau dorongan relokasi anggaran negara.

"Kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan," jelas Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Rencana pengiriman bantuan logistik akan ditindaklanjuti dengan evaluasi mendalam bersama pihak eksekutif. Langkah ini menjadi dasar penetapan kebijakan fase pemulihan berikutnya.

"Setelah itu baru kita akan melakukan rapat koordinasi lagi dengan Pemerintah terkait dengan apa-apa yang kemudian dibutuhkan dalam proses tanggap darurat ini sehingga bisa dipercepat prosesnya," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.