Kemendagri Minta Pemda Intervensi Kenaikan Harga Beras di Daerah

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mendesak pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah segera melakukan intervensi terhadap kenaikan harga beras di sejumlah wilayah, Selasa (18/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Langkah cepat tersebut dinilai sangat krusial karena beras merupakan komoditas pangan utama yang memiliki pengaruh dominan terhadap laju inflasi nasional. "Beras ini besar sekali.

Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai," ujar Tomsi.

Pernyataan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Dalam rapat tersebut, Tomsi menyoroti lonjakan harga beras di Kabupaten Bone Bolango yang mencapai sekitar 13 persen serta Kabupaten Pohuwato yang mendekati 10 persen. Ia meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan Pemda Bone Bolango untuk menggelar operasi pasar guna mencegah beban masyarakat yang semakin berat.

"Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak," kata Tomsi. Tomsi menegaskan agar seluruh pemerintah daerah yang mengalami lonjakan harga segera menggelar inspeksi mendadak di pasar dan tidak menunda langkah intervensi.

"Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik," kata Tomsi. Selain itu, ia mendorong TPID memperkuat kerja sama dengan Bulog, BPS, dan Forkopimda untuk mengawasi pergerakan harga pangan secara berkala. Tomsi mengingatkan bahwa cadangan beras nasional saat ini berada pada kondisi yang sangat memadai untuk menstabilkan harga pasar.

"Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita," ujar Tomsi.

Data BPS mencatat harga beras sempat memicu tekanan inflasi hingga 5,61 persen pada September 2023 akibat kekeringan, serta menyumbang inflasi 5,32 persen pada Februari 2024. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengonfirmasi adanya penambahan jumlah wilayah yang mengalami kenaikan harga beras per pekan lalu. "Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/ kota," kata Ateng.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh perwakilan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PKP, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemda se-Indonesia.