Jared Kushner Tinggalkan Yerusalem Tanpa Terobosan Perdamaian Gaza

Jared Kushner, utusan dan menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meninggalkan Yerusalem pada Senin (17/8) tanpa menghasilkan terobosan dalam upaya mengakhiri perang di Gaza, setelah dua hari menggelar pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan Hamas yang tetap bertahan pada tuntutan masing-masing.

Kushner bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah sebelumnya bertemu pemimpin politik Hamas di Mesir, di tengah upaya menghidupkan kembali rencana perdamaian AS yang masih menemui jalan buntu. Israel terus melancarkan serangan udara dan memperluas penguasaan wilayah di Gaza, sedangkan Hamas tetap menolak melucuti persenjataannya.

Kepada Fox News, Kushner menyebut pertemuannya yang berlangsung hampir empat jam dengan Netanyahu berjalan "baik" dan mengatakan perwakilan Hamas menyampaikan "hal-hal yang tepat".

"Kita mungkin akan melihat kemajuan, Anda tahu, dalam waktu sesingkat 30 hari, semoga mulai menarik sebagian senjata dan, semoga, Anda tahu, menutup sebagian terowongan dalam 60 hingga 90 hari ke depan," ujar Kushner.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Hamas menyetujui pelucutan senjata bertahap berdasarkan peta jalan 15 poin yang disusun Dewan Perdamaian, termasuk penarikan pasukan Israel dari Gaza. Namun, Hamas menegaskan pelaksanaan bergantung pada langkah Israel menghentikan serangan militer dan menarik pasukan terlebih dahulu, dilansir dari Detikcom.

Kantor Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa pada Senin (17/8) di Yerusalem, pertemuan dengan Dewan Perdamaian berlangsung "mendalam dan konstruktif". Disepakati pembentukan dua kelompok kerja: satu fokus pelucutan senjata dan demiliterisasi Gaza yang harus segera diselesaikan sebelum rekonstruksi, dan satu lagi terkait sanitasi, air bersih, serta kesehatan masyarakat Gaza yang juga berdampak pada warga Israel.

Seorang pejabat Israel menyebut Netanyahu meminta seorang jenderal AS mengawasi proses penyerahan senjata Hamas, yang menjadi salah satu isu perdebatan utama dalam pembicaraan tersebut.

Seorang pejabat Dewan Perdamaian menggambarkan pertemuan dengan Netanyahu sebagai "panjang, mendalam, dan sangat produktif" dengan kesepakatan langkah selanjutnya, meski belum ada rincian resmi.

Di sisi lain, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan pembunuhan "terarah" lebih banyak warga Palestina di Gaza melalui operasi yang menargetkan 30 sampai 40 orang setiap malam, termasuk warga yang tidak dianggap sebagai ancaman langsung, dalam sebuah podcast Sabtu (15/8) malam.

"Saya pikir pembunuhan terarah harus dilakukan di Gaza, dengan menyingkirkan 30 hingga 40 orang setiap malam," kata Ben-Gvir. "Bukan hanya mereka yang menimbulkan ancaman langsung; ada orang-orang di sana yang tidak layak hidup. Mereka tidak seharusnya hidup. Mereka bahkan bukan manusia."

Ben-Gvir, ketua partai Otzma Yehudit dan anggota kabinet Netanyahu, dikenal menentang sejumlah rencana Netanyahu terkait pengelolaan Gaza pascaperang.

Pernyataan Ben-Gvir mendapat kecaman dari Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi yang melalui media sosial menyebut pernyataan itu sebagai pengakuan penindasan dan pengusiran warga Palestina serta pembangunan pemukiman di Gaza.

"Pengakuan-pengakuan ini harus dicatat dan disimpan untuk hari perhitungan dan untuk persidangan para penjahat ini," kata Gharibabadi, dilansir dari Detikcom.

Pernyataan serupa dari Ben-Gvir dan pejabat Israel lainnya pernah diajukan ke Mahkamah Internasional sebagai bukti dugaan niat genosida terhadap warga Palestina di Gaza. Israel membantah tuduhan tersebut dan menegaskan operasi militer mereka tidak masuk kategori genosida.